Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah mengajukan 33 nama calon duta besar Indonesia ke DPR. Mereka akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR.
Di antara nama-nama tersebut dikabarkan terselip relawan Jokowi-JK saat Pilpres 2014. Terkait kabar ini, Ketua DPR Setya Novanto tidak mempermasalahkannya. Menurut dia, jika kabar itu benar, hal ini tak menyalahi aturan. Dia mengatakan, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat duta besar.
Baca Juga
"Tapi tentu yang diajukan sudah melalui penilaian. Tentu Pak Jokowi punya pertimbangan yang sudah dievaluasi," ujar Setya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8/2015).
Advertisement
Soal kualitas para calon dubes, Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Ancol tersebut mengatakan, hal itu baru akan diketahui setelah melewati masa uji kepatutan dan kelayakan di DPR. "Itu kan nanti dievaluasi dalam fit and proper test. Kita nunggu hasil fit and proper test, kita akan mengetahui mana-mana yang baik, mana yang tidak," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajukan 33 calon duta besar ke DPR yang berasal dari sejumlah kalangan. Terdapat sejumlah nama tenar yang dicalonkan dalam surat tertanggal 6 Juli 2015 tersebut.
Mereka antara lain mantan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenlu Bambang Antarikso, Dirjen Protokoler Kemlu Ahmad Rusdi, dan Dirjen Asia Pasifik Kemlu Yuri Octavian Thamrin.Tidak hanya itu, ada pelukis Astari Rasjid yang juga masuk dalam daftar tersebut. Kemudian mantan Sekretaris Jenderal PDIP Alexander Litaay, anak Pahlawan Nasional Amelia Achmad Yani, serta Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma.
Berikut 33 nama calon dubes yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR, yang telah beredar luas:
1. Hasan Bagis ‎untuk Uni Emirat Arab
2. Safira Machrusah untuk Aljazair
3. Bambang Antarikso untuk Irak
4. Husnan Bey Fananie untuk Azerbaijan
5. Ahmad Rusdi untuk Kerajaan Thailand
6. Yuri Octavian Thamrin untuk Kerajaan Belgia dan merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa
7. Helmy Fauzi untuk Republik Mesir
8. Mayjen TNI Purn Mochammad Luthfie Wittoeng untuk Republik Bolivarian Venezuela
9. Mansyur Pangeran untuk Republik Senegal
10. I Gusti Agung Wesaka Puja untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCW
11. Marsekal Madya TNI Purn Muhammad Basri Sidehab untuk Qatar
12. Ibnu Hadi‎ untuk Republik Sosialis Vietnam
13. Alfred Tanduk Palembangan untuk Republik Kuba
14. Wiwiek Setyawati Firman untuk Republik Finlandia
15. Iwan Suyudhie Amri untuk Republik Islam Pakistan
16. Muhammad Ibnu Said untuk Kerajaan Denmark
17. Rizal Sukma untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia
18. Tito Dos Santos Baptista untuk Republik Mozambique
19. Mohammad Wahid Supriyadi untuk Federasi Rusia
20. Musthofa Taufik Abdul Latif untuk Kesultanan Oman
21. Soehardjono Sastromihardjo untuk Republik Kenya
22. Marsekal Madya TNI Purn Budhy Santoso untuk Republik Panama
23. Dian Triansyah Djani untuk Perutusan Tetap PBB
24. Diennaryati Tjokrisuprihatono untuk Republik Ekuador
25. Agus Maftuh Abegebriel untuk Kerajaan Arab Saudi
26. Amelia Achmad Yani untuk Bosnia-Herzegovina
27. I Gede Ngurah Swajaya untuk Republik Singapura
28. Sri Astari Rasjid untuk Republik Bulgaria
29. R Bagas Hapsoro untuk Kerajaan Swedia
30. Octavino Alimudin untuk Republik Islam Iran
31. Antonius Agus Sriyono untuk Tahta Suci Vatican
32. Eddy Basuki untuk Republik Namibia
33. Alexander Litaay untuk Republik Kroasia
(Ndy/Sun)