Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Menaker Minta Kemendag Bantu Program Wirausaha Mandiri

Menurut Hanif, program penciptaan wirausaha perlu didukung adanya informasi komunitas (produk barang) yang dibutuhkan pasar.

oleh Liputan6 diperbarui 08 Sep 2015, 04:14 WIB

Diterbitkan 08 Sep 2015, 04:14 WIB

Menteri Hanif Minta Kemendag Bantu Program Wirausaha Mandiri

Menurut Hanif, program penciptaan Wirausaha perlu didukung adanya informasi komunitas (produk barang) yang dibutuhkan pasar.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri mengatakan, membuka kesempatan kerja baru di dalam dan luar negeri sangat penting, terutama di sektor perdagangan, wirusaha mandiri dan program padat karya yang bisa dimanfaatkan para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pencari kerja .

“Kita mengharapkan Kementerian Perdagangan beserta jaringannya di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk luar negeri, dapat menjadi unit pemasaran, bagi produk-produk Indonesia (barang dan jasa tenaga kerja), utamanya dari usaha-usaha binaan Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Hanif seusai pertemuan dengan Mendag, Thomas Lembong di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta pada Kamis 3 September.

Menurut Hanif, program penciptaan wirausaha perlu didukung adanya informasi komunitas (produk barang) yang dibutuhkan pasar, baik dari sisi jenis jumlah dan daerah atau negara.

Hanif menawarkan ide kerjasama agar para TKI di berbagai negara penempatan dapat menjadi duta produk Indonesia, duta perdagangan sekaligus duta budaya dan wisata yang memasarkan Indonesia kepada dunia internasional.

“Potensi lowongan pekerjaan sebagai TKI formal di negara-negara penempatan harus dioptimalkan. Ini tentunya harus didukung dengan informasi ketenagakerjaan dan informasi kebutuhan pasar luar negeri terutama yang bergerak sektor perdagangan,” jelas Hanif.

Menteri Perdagangan Thomas Lembong mendukung dan komitmen mendorong para pengusaha dan pelaku pasar untuk
mencegah PHK dan membuka kesempatan kerja baru.

“Ke depannya diperlukan mekanisme yang lebih erat dalam pertukaran data dan informasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk dasar pengambilan kebijakan yang tepat, guna menjaga keseimbangan supply and demand dan pemasaran tenaga kerja,” kata Thomas Lembong.

Thomas pun menyatakan komitmennya bekerjasama dan membantu keberadaan 276 BLK yang terdiri dari 14 BLK Pusat dan 262 BLK Daerah, sehingga dapat dimanfaatkan bersama dalam menyiapkan dan meningkatkan kompetensi SDM sektor perdagangan dengan program sesuai kebutuhan. (Gil/Ron)