Pengesahan RAPBN 2016, Pimpinan DPR Tidak Kompak

Liputan6.com, Jakarta - Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 (RAPBN) telah ditunda oleh DPR. Meski demikian, hingga saat ini masih belum ada kejelasan dari para pimpinan DPR untuk menyelesaikannya.

Ketua DPR Setya Novanto, terhitung sejak Kamis 22 Oktober 2015, sepakat pengesahan ditunda hingga Jumat 30 Oktober 2015, sebelum masa reses.

"Kita hingga saat ini masih berproses untuk menyelesaikan RAPBN 2016. Ini terus berlangsung (komunikasi) antara Banggar dan Komisi-Komisi. Nanti pasti pimpinan memberikan laporan, apa yang sudah selesai dan belum selesai, nanti kita lihat," kata Setya di Gedung [DPR](DPR "") Jakarta, Senin (26/10/2015).

Saat ditanya apa yang kurang untuk mengesahkan RAPBN 2016, politikus Golkar itu menegaskan, pihaknya masih menunggu perkembangan selanjutnya.

"Kita lihat perkembangan dulu, sekarang ini sudah berjalan baik. Tentu hal-hal yang menjadikan keinginan dewan sudah ditindaklanjuti. Satu dua hari ini pasti sudah akan dilakukan," tegas Setya.

Terkait penundaan pengesahan RAPBN 2016, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, masih banyak persoalan yang belum selesai. Karena itu, Fadli mengusulkan pengesahan ditunda kembali.

"Kalau memang faktanya masih banyak masalah dan belum selesai, ya ditunda saja. Saya kira nggak akan terjadi apa-apa kalau ditunda. Kenapa harus dipaksakan," ungkap Fadli.

Berbeda dengan Fadli Zon,  Wakil ketua DPR lainnya, Taufik Kurniawan, justru lantang menegaskan masalah ini akan selesai pada Jumat depan, seperti sesuai kesepakatan.

"Insya Allah Jumat. Itu kan batas akhirnya. Untuk itu, kita lihat dan menunggu bagaimana sikap fraksi. Tidak ada niatan (menunda) kecuali membantu pemerintah," ungkap Taufik.

Menurut politisi PAN ini, secara umum RAPN 2016 sudah dinanti, di mana perkembangan semuanya akan diputuskan pada Jumat mendatang.

"Sepanjang yang kita harapkan, pasti fraksi jaga kepentingan negara yang lebih besar. Kita harapkan, APBN bisa dinanti rakyat dan pemerintah untuk jadi, dasar prioritas pembangunan satu tahun ke depan," pungkas politikus PAN itu.

Pemerintah sebelumnya mengharapkan RAPBN 2016 dapat disetujui sebelum keberangkatan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat. Namun di level pempinan dan elit DPR sendiri belum ada kesepakatan. (Dms/Sun)