Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pengesahan RAPBN tahun 2016 sebaiknya ditunda hingga 30 Oktober. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan alokasi anggaran yang dirancang pemerintah dalam RAPBN 2016.
"Salah satunya soal Tax Amnesty yang dimasukkan pemerintah di RAPBN 2016, padahal UU Tax Amnesty sendiri belum selesai dibahas di DPR, bahkan pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) pun masih menjadi kendala," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Senin (26/10/2015).
Fadli menegaskan, jika persoalan tersebut tidak kunjung diselesaikan maka sebaiknya pengesahan RAPBN 2016 ditunda atau menggunakan kembali APBN 2015.
"Itu juga jadi persoalan. Bagaimana juga itu memang diluar konteks pembahasan APBN. Itu usulan pemerintah. Tapi perlu diperhatikan juga, kalau tidak selesai ini (RAPBN 2016) saya usulkan agar ditunda saja," ujar dia.
Fadli menegaskan, tidak ada alasan baginya untuk menyandera APBN yang saat ini masih banyak terdapat persoalan. Salahsatunya soal PMN yang anggarannya dinilai cukup besar.
"Saya kira tidak ada (penyanderaan APBN), bagaimana mau sandera kalau banyak masalah yang belum selesai. Itu soal PMN salah satu yang kita tanyakan. Kalau tidak selesai beberapa hari ke depan yasudah saya usulkan ditunda aja. Saya kira tidak akan terjadi apa-apa kalau ditunda," kata Fadli.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPF Fraksi Gerindra Edhy Prabowo mengaku pihaknya akan mengambil sikap menolak pembahasan anggaran RAPBN 2016, jika alokasinya tidak memihak kepada kepentingan rakyat.
"Kita lihat, kalau anggaran berbasis tidak memihak rakyat kita akan tolak tapi selama untuk kepentingan rakyat kita pasti dukung," tandas Edhy.
Selain itu, lanjut Edhy, pihaknya juga masih mempertanyakan capaian dan target pemerintah pada APBN 2015.
“Sebenarnya sekarang berapa uang yang masuk? Penerimaan pajak nya berapa? Capaian sesuai target apa ngga? Angka kemiskinan berkurang tidak? Kita ngga bisa lempar anggaran. Target nggak tercapai, masa anggaran disetujuin,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini. (Dms/Mut)
Wakil Ketua DPR Dukung Penundaan RAPBN 2016
Alasan ditunda karena adanya elemen UU Tax Amnesty yang belum selesai di DPR dan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang masih jadi kendala.
diperbarui 26 Okt 2015, 17:33 WIBDiterbitkan 26 Okt 2015, 17:33 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Habib Novel Bagikan Amalan Tidur Tanpa Dosa dan Berpeluang Mimpi Bertemu Nabi
6 Meme Kocak Penutup Presentasi Ini Bikin Teman Enggak Jadi Bertanya
FBI: Peringatan 1 Tahun Serangan Hamas ke Israel Bisa Picu Tindakan Kekerasan dari Kelompok Ekstremis
Penyelidik TKP Tupac Shakur Yakini P Diddy Terlibat dalam 2 Upaya Pembunuhan Sang Rapper
Cara Buat Nada Dering WA Sebut Nama Sendiri dan Pemanggil, Bisa Tanpa Aplikasi
Berinovasi Hadirkan Popok Tertipis, Produk Diaper Ini Raih 2 Rekor MURI
Harga Bitcoin Melemah di Awal Bulan, Tradisi Uptober Bakal Patah?
Jelang Debat Cagub DKI Jakarta, Siapa Pasangan Paling Kaya?
Link Live Streaming Liga Inggris Aston Villa vs Manchester United, Minggu 6 Oktober 2024 Pukul 20.00 WIB di Vidio
Samsung Galaxy FEstival: Eksplor Kemampuan Galaxy S24 FE Bareng Kevin Pramudya
Ayo Makan Seafood, Kampanye Pemenuhan Gizi di Bulan Bahasa
Rieke Diah Pitaloka Sebut Ganti Rugi Tanah Mat Solar yang Dipakai untuk Tol Cinere-Serpong Belum Lunas