Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah partai politik yang ada di dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) diingatkan untuk tak asal mewacanakan pemanggilan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK dalam pelaksanaan Pansus Pelindo II DPR RI.
Selain karena tak ada alasan kuat memanggil JK, juga ada sinyalemen bahwa Pansus Pelindo II dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk menghantam balik JK yang telah sukses menghabisi mafia migas di Kementerian ESDM serta Kementerian BUMN.
"JK ini jadi wapres bukan representasi Golkar, tapi partai pendukung dia dengan Pak Jokowi. Apa yang mau dibilang publik nanti?" kata politikus muda Partai Golkar Poempida Hidayatulloh di Jakarta, Senin (2/11/2015).
Menurut Poempida, Pansus Pelindo sebetulnya sama sekali tidak memiliki alasan kuat untuk meminta keterangan JK. Sebab JK hanya pernah menelepon Komjen Budi Waseso saat anak buahnya menggeledah Kantor Pelindo II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.
"Dan Pak JK juga sudah terbuka menjelaskan, bahwa dia hanya meminta agar penggeledahan dilakukan kalau bukti-bukti dan tersangkanya jelas. Tak ada masalah dengan itu. Lalu kenapa harus dipanggil?" ucap Poempida.
Poempida juga menuturkan, seandainya pun ada anggota keluarga JK yang diindikasikan berbisnis dengan Pelindo II. Maka, kata dia, lebih baik pansus di DPR memanggil langsung keluarga yang bersangkutan, bukan Pak JK sebagai seorang wapres," beber Poempida.
Lebih lanjut, Poempida juga mengingatkan bahwa ada sinyalemen kuat bahwa Pansus Pelindo II telah dimanipulasi oleh pihak tertentu yang masih merasa sakit hati kepada JK sebagai Wakil Presiden.
Balas dendam dimaksud terkait keputusan Jokowi menggandeng JK sebagai cawapres, dan bukan nama lain yang digadang oleh orang yang menurut Poempida dikenal sebagai salah satu pemain migas di negeri ini.
Setelah menjabat wapres, JK juga bekerja keras menghabisi mafia migas yang selama berpuluh tahun merugikan rakyat di Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN bersama Menteri Rini Soemarno. Itu juga menjadi penambah amunisi kemarahan 'mafia' tersebut.
"Saya menduga ada pihak-pihak yang sakit hati dan beroperasi di DPR. Karena Pak JK keras memberantas mafia migas dan mafia BUMN. Sinyalemen itu sangat kuat dan sedang memanipulasi Pansus Pelindo," tutur Poempida.
Poempida pun meminta PDIP dan parpol pendukung Jokowi-JK agar mengingat bahwa Pansus Pelindo II bisa jadi blunder bagi diri sendiri. Apalagi kalau sampai mengait-ngaitkan dengan JK.
"Menurut saya agak blunder. Karena apa yang akan dicapai, tak setara effort yang dilakukan," tandas Poempida. (Dms/Ans)