Stafsus Bantah Erick Thohir Terlibat Korupsi Minyak Mentah

Liputan6.com, Jakarta - Nama Menteri BUMN Erick Thohir hingga Presiden Direktur Adaro Energy Indonesia, Garibaldi 'Boy' Thohir disebut-sebut terlibat dalam pusaran dugaan korupsi tata kelola minyak. Namun, hal itu disebut sebagai berita bohong (hoax).

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan kabar keterlibatan itu hanyalah berita bohong. Menurut dia, Kejaksaan Agung (Kejagung) pun sudah menegaskan tidak ada nama keduanya dalam dugaan korupsi di BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas).

"Ini berterima kasih kepada Kejaksaan Agung yang sudah memberikan statement bahwa hoax-hoax yang bertebaran di sosial media bahwa Pak Erick dikatakan ada terlibat lah dan sebagainya atau turunan-turunannya gitu ya," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, dikutip Jumat (7/3/2025).

"Itu sudah diluruskan oleh Kejasaan Agung. Jadi kita terima kasih dan kami lihat bahwa ini sekarang kita fokus ke korupsinya," imbuhnya.

Arya menegaskan, Kementerian BUMN akan turut mendukung Kejaksaan Agung dalam penyelesaian kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di PT Pertamina Patra Niaga. 

"Kita dari Kementerian BUMN support betul masalah fokusnya ke korupsi yang memang sedang diproses teman-teman dari Kejaksaan," ucapnya.

Dia juga meminta PT Pertamina aktif menjalin komunikasi dengan Kejagung dalam hal menyelesaikan masalah tersebut. 

"Kita juga meminta supaya teman-teman Pertamina juga bekerjasama secara aktif dengan Kejaksaan sehingga bisa diselesaikan dengan baik urusan korupsi ini," pintanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons isu keterlibatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan pemilik PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) Giribaldi ‘Boy’ Thohir di kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan, belum sampai pada kesimpulan tersebut. Dia malah mempertanyakan asal mula dari isu keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir itu.

"Enggak ada informasi fakta soal itu," tutur Harli saat dikonfirmasi, Rabu (5/3/2025).

Harli menyayangkan adanya informasi yang belum diketahui kebenarannya itu. Menurutnya, penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) akan bekerja profesional dan menyajikan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, lewat temuan alat bukti hingga keterangan saksi.

"Dari mana sebenarnya informasi-informasi seperti itu," ujar dia.

Diketahui, kerugian negara kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023 mencapai Rp193,7 triliun.

Sebanyak sembilan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, terdiri dari enam pejabat anak perusahaan Pertamina dan tiga dari pihak swasta.

Sembilan tersangka itu yakni, RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional; dan YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Kemudian AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa; dan DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim.

Selanjutnya, GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak; MK selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; serta EC selaku VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga.