Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

APBN dan BUMN Jadi Pembahasan Setnov di Istana Presiden

Presiden Jokowi dan Ketua DPR Setya Novanto sepakat BUMN diberikan tambahan PMN lagi sebesar Rp 34 triliun.

oleh Gerardus Septian Kalis diperbarui 07 Nov 2015, 04:55 WIB

Diterbitkan 07 Nov 2015, 04:55 WIB

20150930-Pimpinan DPR Paparkan Hasil Kunjungan ke Arab Saudi-Jakarta

Ketua DPR Setya Novanto (kedua kanan) saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9). Jumpa pers itu seusai rombongan pimpinan DPR melakukan kunjungan ke Arab Saudi selama 12 hari, atas undangan Raja Salman. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan DPR Setya Novanto dan Presiden Joko Widodo menggelar rapat tertutup di Istana Merdeka, Jakarta. Pada pertemuan yang berlangsung selama 1 jam itu, disebutkan membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita bicara secara umum yang berkaitan dengan APBN dan mengenai penempatan modal BUMN atau PMN. Tentu kita bicarakan karena kita masukan ke APBN 2016," ujar Ketua DPR Setya Novanto, di gedung DPR, Senayan, Jumat (6/11/2015).

Menurut Setya, terdapat hal lain yang menjadi fokus pembicaraan dengan Presiden terutama persoalan yang terkait masalah infrastruktur.

"Masalah infrastruktur juga dibahas. Termasuk soal investor-investor yang kita harapkan bersama bisa segera masuk ke Indonesia," tutur politisi Golkar itu.

Terkait isu reshuffle, Setya memberikan sepenuhnya kewenangan menjadi hak prerogatif yang dimiliki Presiden. DPR, kata Setya, akan merespon dengan aktif jika Presiden menghendaki konsultasi atau masukan dari parlemen.

"Kalau toh memberikan masukan, kita serahkan kebijaksanaannya dan kewenangannya di Presiden. Jadi Presiden silahkan saja (reshuffle)," ujar pimpinan DPR yang akrab disapa Setnov ini.

Selain itu, Setya juga menambahkan, terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) di mana penyerapan hanya 41 persen, maka BUMN diberikan tambahan PMN lagi sebesar 34 triliun.

"Ini tentu karena semua fraksi sudah sepakat dan kita ketahui bersama anggaraan negara pada saat paripurna itulah yang kita laksanakan sesuai UUD dan konsitusi yang ada," pungkas Setya. (Dms/Rmn)