Wasiat Paus Fransiskus: Sebuah Makam Sederhana Tanpa Gelar

Imelda Demokrat: Isu Audit Petral Pencitraan Jelang Reshuffle

Partai Demokrat justru menantang Sudirman untuk menyebut nama pihak ketiga yang dimaksudkan oleh Sudirman Said.

oleh Taufiqurrohman Diperbarui 14 Nov 2015, 00:32 WIB

Diterbitkan 14 Nov 2015, 00:32 WIB

Menteri ESDM dan Komisi VIII Sepakati Volume Solar Tahun 2016

Menteri ESDM Sudirman Said mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2015). DPR dan Kementerian ESDM menyepakati volume Solar bersubsidi tahun 2016 berkisar antara 16 juta - 18 juta Kiloliter (KL). (Liputan6.com/Herman Zakharia)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Pernyataan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang menyebut adanya pihak ketiga dalam pembelian minyak mentah di Petral dan polemik Freeport dinilai hanya pencitraan menjelang reshuffle kabinet.

"Kami di Demokrat melihat ini cuman isu gorengan agar dia tidak di reshuffle," ujar Ketua Bidang Komunikasi Publik, DPP Partai Demokrat, Imelda Sari dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Partai Demokrat justru menantang Sudirman untuk menyebut nama pihak ketiga yang dimaksudkan oleh Sudirman Said agar tidak membuat negara ini jadi gaduh.

"Sebut saja jangan seolah-olah memberi ancaman kepada pihak ketiga yang dimaksud. Ini cenderung membuat gaduh," ujar Imelda.

Mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, juga mengaku tidak sepakat dengan tudingan hanya menyebut pihak ketiga tersebut tidak disentuh di era SBY.

"Kita lihat sendiri di era Pak SBY tidak pandang bulu dalam penegakan hukum, jangan melempar isu seolah pemerintah SBY dulu lemah dan yang sekarang baik, masyarakat bisa menilai sendiri lah," ujar dia.

Senada dengan Imelda, Ketua Departemen Urusan KPK, DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan mengatakan, sebaikanya Sudirman Said sadar akan kapasitasnya sebagai sebagai menteri ESDM.

"Seharusnya para pembantu Presiden Jokowi memberikan pernyataan yang tidak membuat gaduh keadaan," ujar Jemmy.

Menurut dia tindakan Sudirman membuat kredibilitas pemerintahan Presiden Joko Widodo jatuh. "Fokus saja kerja, toh Demokrat gak pernah jadi opsisi. Yang baik kita dukung yang salah kita ingatkan. Tidak asal hantam," tegas Jemmy.

Jemmy juga membantah anggapan yang menilai mafia atau pihak ketiga yang berpengaruh di Petral tidak tersentuh di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tidak benar itu. Ketua Umum kami dengan tegas tidak pernah intervensi hukum, jangan asal ngomong," tandas Jemmy.

Seperti diketahui menteri Sudirman mengungkapkan, hasil audit inversigasi Petral menemukan adanya peranan pihak ketiga yang berpengaruh dalam perdagangan di Petral. Namun hingga kini ia belum mengungkap siapa pihak yang dimaksud. (Dms/Nda)