Cerita SBY tentang Pendekatan Tanpa Menggurui dalam Menangani Konflik Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Konflik Myanmar masih menjadi tantangan besar bagi ASEAN. Situasinya malah menjadi semakin kompleks belakangan, di mana konflik telah membuat kejahatan terorganisasi tumbuh subur di Myanmar.

ASEAN sendiri memiliki prinsip non-interference atau non-intervensi, yang menegaskan negara-negara anggota tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lainnya. Meski bertujuan menjaga kedaulatan, integritas, stabilitas politik masing-masing negara, dan menghormati hak setiap negara untuk mengatur urusan domestiknya tanpa intervensi dari luar, namun prinsip ini pula yang dinilai sebagian pihak menjadi hambatan dalam penyelesaian persoalan Myanmar.

Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Myanmar semasa menjabat pada periode 2004-2014, membeberkan pandangannya terkait hal ini. SBY menilai prinsip non-interference tidak bisa dilihat secara terpisah dari prinsip-prinsip ASEAN lainnya.

"Dalam Piagam ASEAN yang baru tahun 2008 memang masih ada prinsip non-interference, non-intervention, tidak saling campur tangan urusan dalam negeri sesama anggota ASEAN. Tapi, prinsip itu disandingkan dengan prinsip yang lain. Jadi, bukan berdiri tunggal. Ada prinsip sandingannya, yaitu ASEAN menghormati atau memperkuat demokrasi, menghormati the rule of law dan good governance, menghormati hak-hak asasi manusia dan fundamental freedom, dan menghormati hukum internasional. Artinya apa? Prinsip-prinsip itu tolong dilihat secara bersama. Cari jalan tengahnya," tutur SBY dalam program Bincang Liputan6.

SBY menambahkan, "Jadi, tidak boleh berlindung atau berdalih tidak boleh saling mencampuri. Nah, kalau ada negara yang ignoring, tidak menjalankan prinsip yang satunya lagi, mesti dicarikan jalan keluarnya. Menurut saya, ASEAN tidak harus menghukum Myanmar, mempenalti Myanmar. Tapi, bersama-sama Myanmar cari jalan keluar agar ada solusi yang baik. Tidak baik bagi Myanmar, tidak baik bagi ASEAN kalau masalah ini belum ada solusi yang bijak. Solusi yang tepat, tepat untuk Myanmar, tepat untuk ASEAN, dan tepat untuk dunia."

Dalam kesempatan yang sama, SBY berbagi pengalaman kepemimpinan dan diplomasi era pemerintahannya dalam penyelesaian konflik Myanmar.

"Tahun 2005, baru satu tahun saya menjabat, saya mempelajari tentang isu Myanmar karena dunia mencekalnya, memberikan sanksi, dan sebagainya. Saya bilang tidak bagus kalau ini terus berlanjut. Saya cari pendekatan. Rupanya Myanmar itu merasa dunia memaksanya harus segera menganut demokrasi apalagi demokrasi yang liberal, yang ala negara lain, dan belum tentu cocok sama Myanmar," cerita SBY.

"Pemimpin Myanmar (saat itu) namanya Jenderal Than Shwe juga menganggap Barat, dunia ini, tidak paham apa persoalan utama di Myanmar. Kok, hanya urusan demokrasi. 'Kami pada saatnya akan menuju ke situ kalau persoalan yang lebih membahayakan ini bisa diatasi'."

Melalui diskusi dengan Than Shwe yang dilangsungkan di Jakarta dan Yangoon, SBY akhirnya memahami sudut pandang Myanmar.

"Persatuan sedang terancam. Integrasi bangsa Myanmar sedang terancam. Kemudian perlawanan atau pemberontakan di banyak tempat sedang terjadi. Tidak mungkin kami tiba-tiba menuju demokrasi. Kami nomor duakan," jelas SBY, yang kurang lebih mengutip Than Shwe.

"Bagaimana diplomasi kita dulu? Saya sampaikan, 'Bapak Than Shwe, Indonesia sangat mengerti pentingnya keamanan nasional, persatuan nasional, integritas bangsa karena kami juga pernah mengalami (konflik). Oleh karena itu, Indonesia mendukung penuh usaha untuk menyelesaikan urusan dalam negeri Myanmar. Than Shwe lega. Namun, saya lanjutkan, 'Bapak Than Shwe karena Myanmar sudah berjanji untuk secara bertahap menuju Myanmar yang lebih demokratis itu juga jangan diabaikan. Indonesia akan membantu sepenuhnya Myanmar menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanannya sambil juga Indonesia sebagai kawan juga siap untuk bersama-sama mewujudkan Myanmar yang lebih demokratis'."

Menurut SBY, dengan pendekatan itu, Myanmar merasa tidak ditekan.

"Presidennya (saat itu), namanya Thein Sein, sahabat dekat saya juga, memuji Indonesia tidak menekan, tidak menggurui, tidak mempenalti, tapi memberikan jalan, dukungan, dan mengerti persoalan Myanmar," tutur SBY.

Melalui pendekatan itu pula, sebut SBY, ada perubahan signifikan, "Ada election di Myanmar, Aung San Suu Kyi terpilih dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah memang keadaan berubah setelah ada peristiwa (kudeta) kemarin itu, Myanmar menjadi penglihatan dunia. Tolong ASEAN memikirkan approach yang benar terhadap Myanmar. Ini saudara sendiri, kawan sendiri, member of the ASEAN."

"On the one hand, tentu kita cari solusi untuk kebaikan Myanmar, tapi on the other hand, nama baik ASEAN dipertaruhkan karena tadi itu ada prinsip tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, tapi juga ada kewajiban untuk menghormati the rule of law, human rights, demokrasi, dan sebagainya. Meskipun tidak mudah, tetapi barangkali masih ada jalan, ada peluang, untuk menyelesaikan Myanmar secara tepat dan secara bijaksana," imbuhnya.