Ahok: Pasang Lampu Jalan Rp 300 Miliar, Itu Dinas Gila-gilaan

Liputan6.com, Jakarta - Anggaran Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta menjadi sorotan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sebab, ia menemukan adanya dugaan mark up anggaran dalam pengadaan lampu untuk penerangan jalan umum (PJU).

Temuan adanya anggaran yang dinilai tidak wajar ini diketahui Basuki setelah beberapa hari terakhir meneliti anggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.

"Dinas Perindustrian dan Energi juga saya pikir gila-gilaan. Mereka satu dinas saja pasang-pasang lampu (penerangan jalan) itu hampir Rp 300 miliar," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota Jakarta, Minggu (22/11/2015).

Selain itu, sambung Ahok, pihaknya juga menemukan pemborosan anggaran sebesar Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar di Suku Dinas Perindustrian dan Energi. Padahal menurut dia, Dinas Perindustrian dan Energi bisa menghemat anggaran dengan menggunakan lampu LED untuk penerangan jalan.

"Makanya kalau kita ganti LED semua lampu, itu paling bayar listrik di bawah Rp 200 miliar. Bayar listrik itu kan setahun, kenapa nggak mau Rp 300 miliar dipakai dulu, sama gabungin Rp 300 miliar aja. Rp 600 miliar tuh, kamu bisa ganti LED hampir 3 kota lho. makanya saya tanya sama mereka, kenapa nggak mau lakukan? Makanya saya potong," ungkap Ahok.

Kontraktor Tak Jelas

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mempermasalahkan kontraktor yang memenangkan tender pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU). Sebab selama ini, pembongkaran dan pemasangan lampu yang dilakukan kontraktor tersebut dinilai tidak beres.

"‎Saya sudah bilang, mereka itu cari kontraktor yang nggak jelas. Bukan berarti enggak jelas gimana ya, dokumen mungkin ada, tapi modalnya mungkin enggak jelas. Kerjanya juga nggak tanggung jawab, seluruh Jakarta dia gali, buat PJU aja bikin berantakan. Kita tegur kontraktornya, dia nggak mau peduli. Makanya saya bilang, kayak-kayak gitu enggak bisa lagi, harus digabungin," terang dia.

Untuk itu, Ahok meminta kepada dinas untuk mengandalkan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU), dengan cara menunjuk satu perusahaan energi atau elektronik terpercaya, untuk menghemat anggaran dan memangkas pengeluaran yang tak berguna.

"Kita lebih baik mengandalkan PPSU. Tunjuk saja satu perusahaan, misalnya sekelas Philips atau National atau Panasonic yang sudah punya nama. Langsung kontrak lima tahun. Saya enggak mau tahu, lampu mana pun, itu bisa ngurangin banyak (anggaran)," tegas Ahok.

Masih Ada yang Nakal

Sebelumnya, Ahok terus meneliti satu per satu anggaran yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hasilnya, Ahok menemukan masih ada jajarannya yang nakal.

Dari penyisiran itu, Ahok menemukan cara baru bawahannya untuk tetap dapat mencuri uang. Seperti yang terjadi di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Kecurigaan dinilai terjadi saat ada anggaran puluhan miliar untuk pembelian bunga. Tapi di sisi lain, pembibitan milik dinas belum siap.

"Taman juga kacau balau deh. Dia pengen beli bunga puluhan miliar buat disulamin. Saya bilang kamu punya pembibitan gimana? Pembibitan belum siap," kata Ahok di Balai Kota, Jumat 21 November 2015. (Ado/Sun)