‎Ahok soal RAPBD 2016: Ini Sejarah DKI, Eksekutif-Legislatif Akur

Baik DPRD DKI maupun Pemprov DKI sama-sama seirama ingin anggaran segera disahkan dan diawasi penggunaannya bersama-sama.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 18 Des 2015, 03:21 WIB
Diterbitkan 18 Des 2015, 03:21 WIB
20150729-pemeriksaan-jakarta-ahok
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Liputan6.com/Ahmad Romadoni)

Liputan6.com, Jakarta - Ada aroma positif pada pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ‎2016 DKI Jakarta. Baik DPRD DKI maupun Pemprov DKI sama-sama seirama ingin anggaran segera disahkan dan diawasi penggunaannya bersama-sama.

"‎Ini sejarah DKI lah. Eksekutif-legislatif juga akur sama-sama awasin, sama-sama pelototin (penyerapan anggaran)," ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok usai menghadiri rapat paripurna pengesahan RAPBD 2016 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (17/12/2015).

‎Ahok juga mengaku telah sepakat dengan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Mohammad Taufik akan mencabut penyerapan anggaran jika Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DKI tidak bisa memanfaatkan budget tersebut dengan baik. "Ke depannya enggak ada toleransi, langsung kita cabut. Kita‎ masukkan ke APBD Perubahan," tutur dia.

Mantan Wakil Gubernur DKI itu mengatakan, penyerapan anggaran yang ditarik dari SKPD itu akan‎ dialokasikan untuk pengadaan bus. Sebab, moda transportasi publik yang layak di Jakarta masih belum memenuhi permintaan masyarakat.

"Kalo dicabut duitnya untuk apa, tinggal dibuat beli bus aja pakai e-catalog," tandas Ahok.

‎Lebih jauh, Ahok mengungkapkan penyerapan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 50 triliun lebih. Jumlah itu sudah dilakukan pemotongan, sebab ditemukan mark up anggaran.

‎"Kalau dulu kan kita belum sisir, sama DPRD belum sisir. DPRD udah ingetin nih ini APBD 2015 banyak yang tinggi komponennya, makanya kita juga 2016 kita sisir habis," demikian Ahok.

 

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya