Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Raih Penerimaan Pajak Rp 1000 Triliun, Menkeu Bakal Digeser?

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun Curiga pernyataan Ketua Wantimpres soal penerimaan pajak terkait isu reshuffle jilid II.

oleh Eko Dimas Ryandi diperbarui 29 Des 2015, 00:37 WIB

Diterbitkan 29 Des 2015, 00:37 WIB

Menkeu Bambang PS Brodjonegoro (kiri) bersama Wamenkeu Mardiasmo saat memberikan keterengan pers di Gedung Pajak, Jakarta, (3/11/2015). Dalam keterangan tersebut Menkeu menjelaskan perincian APBN 2016 yang telah disahkan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan, Muhammad Misbakhun mengkritik pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih tentang penerimaan pajak 2016 yang dianggap meleset dari target.

Menurut politisi Golkar ini, pernyataan Sri patut dicurigai karena muncul di saat isu reshuffle dan selama ini disebut-sebut sebagai calon pengganti Bambang PS Brodjonegoro di posisi menteri keuangan.

"Kenapa pernyataan itu kencang menjelang beredarnya isu perombakan kabinet yang kabarnya akan menyasar Menkeu Bambang?, ada apa ini," tanya Misbakhun.

Menurut Misbakhun, Ketua Wantimpres mestinya tahu bahawa target penerimaan pajak pada APBNP 2015 yang mendadak naik tidak normal dari realisasi penerimaan sejumlah Rp 982 triliun menjadi Rp 1.294,5 triliun merupakan suatu yang fantastis.

"Kenaikan target pajak itu merupakan hal luar biasa karena naik sebesar 34 persen dari rata-rata pertumbuhan kenaikan penerimaan pajak yang biasanya berkisar normal pada angka 10-14 persen," ujar Misbakhun pada Liputan6.com, Senin (28/12/2015)

Misbakhun pun mempertanyakan alasan Sri tiba-tiba berbicara soal penerimaan pajak disaat isu reshuffle jilid II mulai bergerak. Padahal, DJP sendiri telah berhasil mencatatkan capaian penerimaan pajak hingga Rp 1.000 Triliun.

"Angka itu menjadi rekor penerimaan tertinggi sepanjang sejarah negeri ini. Saya pikir itu prestasi yang patut diapresiasi. Dan saya yakin Presiden tahu kinerja baik dari Kemenkeu dan DJP," papar Misbakhun.

Sebelumnya, Menkeu Bambang mengatakan, realisasi penerimaan pajak per 25 Desember 2015 berhasil menembus Rp 1.000 triliun atau untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Menurutnya, realisasi penerimaan pajak bahkan sudah melampaui penerimaan pajak 2014 setahun penuh sebesar Rp 982 triliun.