Komisi XI DPR RI Tantang Plt Dirjen Pajak Baru

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Maruarar Sirait menantang Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi untuk mundur dari jabatannya apabila gagal mencapai target penerimaan pajak 2016.

Menurut Maruarar, pemerintah harus segera mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, termasuk merevisi target penerimaan pajak tahun depan sebesar Rp 1.360 triliun yang dianggap terlalu ambisius.

"Harus segera dilakukan APBN-P karena target penerimaan pajak terlalu besar. Saya sarankan Pak Ken harus rasional, saya tahu jam terbang, track record bapak," ucapnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/12/2015).

Lebih jauh dikatakan Maruarar, Komisi XI akan mendukung Plt Dirjen Pajak apabila meminta penurunan target penerimaan pajak di APBN-P 2016. Jika tetap ngotot dan akhirnya gagal mencapai patokan target, Ken didesak untuk mundur mengikuti langkah Sigit Priadi Pramudito.

Sigit seperti diketahui, mengundurkan diri sebagai Dirjen Pajak karena alasan tidak mampu mengejar penerimaan pajak tahun ini. Hingga pertengahan tahun ini, Sigit tetap optimistis bisa meraup penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,25 triliun. Nyatanya menjelang akhir tahun, ia memilih mundur.

"Kalau bapak (Ken) bersikeras tetap ngotot dan tidak tercapai, bapak harus mengambil langkah seperti Sigit. Jangan sampai shortfall belakangannya besar. Saran saya jaga reputasi dan integritas, berapa target pajak yang bisa dicapai. Bicara yang benar, bukan yang enak termasuk ke atasan bapak," harapnya.

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut kepada Plt Dirjen Pajak Ken, ia masih bungkam. Namun dirinya memastikan masih optimistis mengejar sisa kekurangan penerimaan pajak di Desember ini sebesar Rp 218,3 triliun. Sejak awal Desember sampai 17 Desember ini, ia sudah mengumpulkan penerimaan pajak Rp 72 triliun. 

"Mudah-mudahan sampai lah di akhir tahun target yang dibebankan kepada saya dengan gotong royong. Ini saja sudah ada yang janji mau bayar Rp 1,5 triliun, tapi saya tidak bisa sebut," pungkas Ken. (Fik/Gdn)