Dualisme PPP Ganggu Kinerja Anggota DPR

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Pusat Persaudaraan Muslim Indonesia (PP Parmusi) mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera melakukan islah. Ketua Parmusi, Irgan Chairul Mahfiz menyayangkan berlarutnya dualisme kepemimpinan Romahurmuziy dan Djan Faridz, terlebih adanya gugatan Djan terhadap Presiden Jokowi Rp 1 triliun.

Akibat dualisme kepemimpinan, anggota Komisi IX DPR ini juga merasa konflik yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ini mengganggu kinerja para anggota dewan.

"Konflik ini implikasinya cukup kuat, pelaksanaan legislasi fraksi di DPR karena masing-masing pihak Djan dan Romi. Dengan adanya dualisme fraksi, pelaksaanaan fraksi tidak begitu efektif, kebijakan-kebijakan tidak utuh bisa dilakukan sehingga kondisi ini hendak diupayakan untuk harus diselesaikan," ungkap Irgan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Minggu (20/3/2016).

Karena dualisme, lanjut dia, kebijakan politik di DPR pun jadi terbelah.

"Tapi kami enggak mau tunjukan ribut-ribut ini pada publik. Kami harap pelaksana Muktamar ini disegerakan, islah seutuhnya. Kader PPP dan Parmusi di semua strata kepengurusan DPW, DPC, dan lain-lain juga dari Muktamar Bandung, Jakarta, dan Surabaya harus menyatu lagi," papar Irgan.

Ia berharap agar seluruh kader PPP dapat belajar dari permasalahan yang ada sekarang ini agar tidak kembali terulang di masa mendatang. Sementara itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta Mansyur Kardi mengatakan Parmusi telah berusaha keras untuk menislahkan PPP. Hal itu dikarenakan Parmusi merupakan salah satu unsur pendiri PPP.

"Kami imbau semua pihak untuk turut serta sukseskan islah dan saya ajak kawan-kawan PPP Jakarta untuk ambil bagian dan ikut serta dalam proses islah ini. Saya salah satu pengurus PPP hasil Jakarta, saya imbau kawan-kawan lain PPP Jakarta untuk ikut ambil bagian dalam proses islah yang inisiatifnya diambil PP Parmusi," tandas Irgan.

Terancam Tak Ikut Pilkada

Sementara, Ketua DPP PPP Reni Marlinawati mengatakan, forum mempertemukan PPP Kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz sudang dilakukan berkali-kali. Namun, kubu Djan tak pernah hadir. Bahkan, Reni mengaku mungkin saat ini PPP tersandera 1 orang.

"Berkali-kali forum dilakukan dengan diwakili juga oleh pihak Djan, tapi berkali-kali juga itu diingkari. Kami sangat tersandera oleh 1 orang yang mungkin belum lama di PPP. Kalo Djan mau bertarung ya bertarung di muktamar. Maju saja enggak apa. Upaya hukum Djan malah memperkeruh situasi dan merugikan PPP sendiri," ungkap Reni.

Selain Reni, Ketua DPP PPP lainnya, Lena Mariana Mukti menyatakan seharusnya memang sudah tak ada permasalahan lagi semenjak kedua kubu telah sepakat melakukan islah.

"Apa yang dipermasalahkan? Berdasarkan AD/ART (PPP) kita harus lakukan muktamar, di AD/ART di bawah muktamar harusnya ada keputusan mukernas. Mukernas sudah dilakukan di Ancol putuskan muktamar akan dilakukan April. Yang sekarang kami lakukan adalah melakukan langkah-langkah sesuai putusan Mukernas," papar Lena.

"Parmusi adalah pilar utama PPP. Parmusi yang ada sekarang adalah benang merah muslimin Indonesia yang bentuk PPP tahun 1973. Kita dorong sama-sama agar konflik ini tidak terus berlanjut," sambungnya.

Lena menuturkan apa yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM dengan mensahkan Muktamar Bandung sudah sesuai dengan AD/ART. "Jadi kami mohon Pak Djan dan beberapa orang lainnya tidak usah lakukan ijtihad politik yang bikin partai goyah. Siapa pun ketua umum yang terpilih nanti, semoga tidak terjadi lagi pembunuhan terhadap kader-kader potensial," kata Lena.

Lena pun menegaskan Parmusi akan terus mendorong Muktamar Bandung yang telah disahkan Kemenkumham agar segera melakukan islah, jangan sampai karena 1 orang maka PPP akan hancur.

"Jelas pasti Parmusi akan dorong Muktamar Bandung untuk jalankan islah. Kalau sampai last minute Djan tetap keras, ya biarin saja. Jangan sampai partai ini disandera 1 orang," ungkap Lena.

Karena jika tidak, tegas Lena, PPP mungkin tak bisa ikut Pilkada 2017 mendatang kalau sampai bulan Juni, masa aktif Muktamar Bandung, masalah dualisme kepemimpinan ini belum selesai.