Menko Luhut: Tak Ada Multipilot, Keputusan Ada di Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Rencana Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan membentuk crisis center menuai kontroversi. Sebagaian kalangan bahkan menyebut kehadiran crisis center malah menafikan peran presiden sebagai pimpinan negara.

Hal itu dibantah Luhut. Rencana pembentukan crisis center ini sebenarnya sudah lama ada, tapi selalu tertunda dan tak kunjung terbentuk. Bahkan sejak dirinya masih aktif sebagai tentara.

"Crisis center itu dipersepsikan barang baru, sebenarnya tidak. Crisis center itu berlaku universal di semua. Itu adalah organisasi kerangka yang hidup mana kala ada keadaan kritis dan harus mengambil keputusan. Nah itu ada di bawah presiden langsung," jelas Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Crisis center ini akan berisikan anggota tetap dan tidak tetap. Anggota tetap diisi oleh Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri, dan beberapa menteri lain. Sedangkan, anggota tidak tetap adalah menteri yang terkait dengan masalah yang sedang dihadapi itu.

"Apa saja yang terkait dengan crisis center, bisa seperti penyanderaan di luar negeri maupun di dalam negeri yang bisa berdampak strategis. Siapa yang memutuskan terakhir itu presiden, kata akhir itu ada di presiden. Pelaksanaan harian ada di tempat ini," imbuh Luhut.

Rencana ini sudah dilaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi pun meminta pembentukan tim langsung dilaksanakan.

"Jadi kalau ada orang yang bilang pengambilan keputusan di negeri ini banyak yang multipilot itu tidak benar. Pilot cuma satu presiden RI. Kami ini hanya membantu melakukan itu," pungkas Luhut.