Rencana Relokasi Warga Terdampak Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Realisasinya?

Ahok: Wajar Penyegelan 3 Pulau Reklamasi

Ahok menjelaskan, para pengembang diberi waktu 90 hari untuk mengurus perbaikan Amdal.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 12 Mei 2016, 14:40 WIB

Diterbitkan 12 Mei 2016, 14:40 WIB

20160510- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Ahok di KPK-Jakarta-Helmi Afandi

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai diperiksa KPK, Jakarta, Selasa (10/5). Keterangan Ahok diperlukan guna mendalami kasus dugaan suap yang menyeret Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta. (Liputan6.com/helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, penyegelan tiga pulau reklamasi C, D dan G oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah hal wajar. Sebab, penyegelan dilakukan karena pengembang menyalahi aturan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

"Saya kira penyegelan sesuai karena kerja di lapangan dianggap melanggar dengan Amdal yang ada," kata Ahok di RPTRA Penggilingan, Jakarta Timur, Kamis (12/5/2016).

Ahok menjelaskan, para pengembang diberi waktu 90 hari untuk mengurus perbaikan Amdal. Khusus untuk PT KNI, anak perusahaan Agung Sedayu Group, diberi waktu 120 hari untuk membelah Pulau C dan Pulau D yang saat ini menyatu.

Ahok menambahkan, penyegelan ketiga pulau tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan izin pelaksanaan reklamasi melainkan hanya izin Amdal.

"Jadi kita bukan membicarakan izin. Kita membicarakan aturan (terkait lingkungan). Persoalan, (KLHK melakukan penyegelan) karena teknik reklamasinya salah," ucap Ahok.

Sebelumnya, Kementerian LHK resmi menutup sementara dan memasang papan segel di lokasi proyek reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara, Rabu 11 Mei 2016.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani mengatakan, pihaknya serius menindaklanjuti keputusan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang dikeluarkan 9 Mei lalu.