Liputan6.com, Jakarta - Usulan supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk perwakilan di daerah dinilai tepat. Hal ini dinilai dapat membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah.
Anggota Komisi III DPRÂ Nasir Djamil mengatakan, kehadiran lembaga antikorupsi diperlukan di setiap daerah untuk memastikan sinergi pencegahan dan pemberantasan korupsi berjalan baik dan terpadu. Sebab, pasca-otonomi daerah bermunculan raja-raja kecil yang 'merampok' uang rakyat melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
"Selama ini karena KPK tidak hadir di daerah upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti hangat-hangat tahi ayam," kata Nasir Djamil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Selain itu menurut dia, masyarakat di daerah juga harus merasakan kehadiran KPK secara langsung. Hal ini guna memberikan dampak langsung terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerahnya.
"Jangan terkesan KPK hadir di daerah seperti 'hantu' tapi tidak memberikan dampak terhadap penurunan korupsi dan kesejahteraan rakyat di daerah itu," ujar dia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun berharap rencana ini dapat didukung oleh seluruh anggota Komisi III DPR RI.
"Saya mendukung dan mudah-mudahan Komisi III juga mendukung kehadiran KPK di daerah," tandas Nasir Djamil.