Jurus JK Agar Kasus Penyanderaan WNI di Filipina Tak Terulang

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih terus berkomunikasi dengan pemerintah Filipina terkait upaya pembebasan WNI yang disandera Abu Sayyaf, kelompok sipil bersenjata di negeri jiran tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla tak ingin kejadian ini terus terulang.

Dia pun menyerahkan soal pembebasan sandera ini kepada pemerintah Filipina. Dia tidak ingin perusahaan tempat WNI tersebut bekerja, terlibat dalam pembebasan.

Menurut dia, keikutsertaan perusahaan justru membuat kasus penyanderaan WNI terulang.

"Kita kan belajar dua (kejadian) yang sebelumnya. Ya tentu para pengusaha itu, di samping pemerintah, berbicara dengan pemerintah Filipina, mungkin saja pengusaha bernegosiasi juga. Akibat daripada itu, maka berulang terus," jelas JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Untuk menghindari kejadian serupa, pemerintah Indonesia memutuskan tidak menggunakan cara yang sebelumnya. Kali ini, Indonesia menyerahkan pembebasan sandera ke Filipina.

"Kali ini pemerintah tegas, agar ini kita serahkan ke pemerintah Filipina, agar pemerintah Filipina menyelesaikan. Sama saja kalau ada penyanderaan di Indonesia, tentu pemerintah Indonesia menyelesaikan," lanjut JK.

Dia yakin pemerintah Filipina juga memiliki komitmen tinggi untuk pembebasan sandera ini. Terlebih, Presiden Filipina yang baru, Rodrigo Duterte sangat tegas pada permasalahan ini.

"Kita tahu Presiden Filipina yang baru, Duterte itu tegas. Jadi ini tentunya, seperti itulah kebijakan pemerintah. Jadi kita minta pemerintah Filipina untuk melepaskan sandera itu," pungkas JK.