Kasus Vaksin Palsu, Pemerintah Diminta Fokus Persoalan Kesehatan

YPPKI menilai pemerintah hanya fokus pada sektor ekonomi dan mengesampingkan sektor kesehatan dan pendidikan.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 13 Agu 2016, 17:20 WIB
Diterbitkan 13 Agu 2016, 17:20 WIB
Vaksin Palsu
Kasus vaksin palsu mencuat setelah polisi menggerebek pabrik pembuatannya di Tangerang dan Bekasi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta meminta pemerintah bergerak cepat menangani kasus vaksin palsu. Sebab, sudah banyak aduan dari masyarakat tentang kasus vaksin palsu.

"Dari semua aduan yang saya terima, paling top ya ini (vaksin palsu). Karena apa, ini kasus vaksin bukan hanya kesehatan Indonesia, tapi sudah jadi perhatian kesehatan dunia," kata Marius di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Sabtu (13/8/2016).

Menurut Marius, pemerintah belum merespons dengan baik penanganan masalah kesehatan khususnya vaksin palsu. Ia mencontohkan, selama ini pemerintah hanya disibukkan dengan perbaikan kondisi ekonomi.

"Fokusnya hanya pada paket-paket kebijakan ekonomi. Orang kalau mau bicara ekonomi harus sehat dulu. Pendidikan dan kesehatan adalah hal utama. Ini malah masalah kesehatan jadi nomor dua dan tiga," lanjut Marius.

Masalah vaksin palsu, sambung Marius, sudah masuk dalam kategori darurat. Tidak hanya di Indonesia, kasus ini juga sudah menjadi perhatian dunia.

Untuk itu, Marius meminta pemerintah juga fokus menangani masalah kesehatan. Bila perlu, dibuat paket kebijakan seperti halnya ketika menangani permasalahan ekonomi.

"Enggak ada paket kebijakan khusus untuk kesehatan. Kalau menurut saya, dibuat suatu paket khusus untuk pelayanan kesehatan, mulai dari obat, makanan, sampai pada pelayanan kesehatan," tandas Marius.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya