Pertaruhan Ruhut Antara Ahok dan Demokrat

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat resmi mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni sebagai bakal pasangan cagub dan cawagub pada Pilkada DKI Jakarta. Tak hanya Demokrat, keputusan itu juga mendapat dukungan dari tiga partai yaitu PPP, PAN dan PKB.

Namun sayangnya, keputusan Demokrat yang menjadi pimpinan dalam koalisi yang disepakati di kediaman sang Ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono itu, tidak sepenuhnya bulat dipatuhi oleh kadernya.

Adalah Ruhut Sitompul, kader partai Demokrat, sang juru bicara Partai Demokrat, yang akhirnya harus terhempas dari jabatannya lantaran menolak untuk mendukung  Agus-Sylviana. Ruhut sejak awal, secara terang-terangan lebih memilih untuk mendukung bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Karena dukungannya pada Ahok, Ruhut tak hanya kehilangan jabatan juru bicara, ia juga harus rela dicopot dari jabatan strategis  lainnya, yaitu sebagai Ketua Departemen Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Sebelum memutuskan untuk memecat Ruhut, Demokrat memang sudah beberapa kali melayangkan peringatan secara lisan kepada pria yang biasa disapa "Si Poltak" itu, terkait pernyataannya yang dianggap mengatasnamakan Partai Demokrat.

Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan, partainya sudah bolak-balik memberikan peringatan tertulis terhadap Ruhut Sitompul. Namun, peringatan itu tak diindahkan Ruhut, hingga berujung pemecatan sebagai juru bicara.

"Sudah ada surat SP1, 2, 3. Jadi tidak ujuk-ujuk diputuskan (memecat Ruhut) oleh ketum," kata Imelda kepada Liputan6.com.

Sementara, pascaresmi didukung oleh Demokrat dan tiga partai lainnya, Ruhut langsung menyatakan penolakannya terhadap Agus-Sylvi. 

"Saya menolak Agus dan Sylviana (maju Pilkada DKI)," Ruhut menegaskan kepada Liputan6.com, Jakarta, Jumat, 23 September 2016.

Ruhut beralasan, Agus bukan kader Demokrat melainkan kader TNI. Meskipun, orangtua Agus, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Ketua Umum Partai Demokrat. "Kalau kader Demokrat saya pasti dukung, ini (Agus-Sylviana) bukan kader Demokrat," ucap dia.

Anggota Komisi III DPR ini pun mempertanyakan alasan Demokrat mengajukan anak sulung SBY sebagai cagub DKI. "Alasannya apa, kan sayang karier TNI-nya jadi hancur," kata Ruhut.

Ruhut pun mengaku tak takut dipecat dari Demokrat karena keputusannya ini. "Kenapa harus takut dipecat, dari dulu saya (Ruhut) orangnya selalu konsisten," ujar Ruhut.

Menunggu Sanksi Berat

Penolakan Ruhut itu, langsung disikapi oleh Demokrat, partai berlambang bintang Mercy itu memastikan akan segera memberi sanksi berat kepada Ruhut.

"Insya Allah dalam waktu tidak lama lagi pasti ada sanksi yang disampaikan Komwas," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto.

Ia mengatakan laporan hasil sidang Komwas nantinya akan disampaikan ke Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"‎Komisi Pengawas Partai Demokrat ini juga beberapa waktu yang lalu sudah pernah bekerja untuk Pak Ruhut dan juga sudah menjatuhkan sanksi. Sanksi untuk Bang Ruhut pada waktu itu dinonaktifkan dari Ketua Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat," kata Agus.

Menanggapi ancaman sanksi berat Demokrat, Ruhut bukannya takut, ia malah mengancam balik. Ia menganggap Demokrat takut kalah dalam kompetisi demokrasi di ibukota. Bahkan menurut dia, Demokrat akan karam jika dirinya benar-benar dipecat.

"Ini semua bentuk dari ketakutan dan kalau aku mereka berani pecat, ya partainya akan karam (apalagi) kalau Ahok menang‎," kata Ruhut saat dihubungi di Jakarta.

Ia pun menegaskan bahwa hanya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bisa memecatnya. "Yang bisa mecat aku cuma SBY," kata dia.

Soal adanya petisi ini, Ruhut pun mengaku tidak takut. Kalau pun mendapat sanksi, dia menyebut itu takdir Tuhan. "Emangnya gue takut dipecat? Mungkin ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar," ujar dia.

Bak Gayung bersambut, perlawanan Ruhut di Demokrat justru mendapat apresiasi dari Ahok-Djarot dan para pendukungnya. Tim pemenangan Ahok-Djarot memberikan jabatan penting bagi Ruhut, yaitu sebagai juru bicara tim pemenangan.

Anggota dewan pengarah tim pemenangan Ahok-Djarot, Eriko Sotarduga mengatakan masuknya nama Ruhut telah disetujui semua partai dan relawan pengusung Ahok-Djarot, serta diputuskan dalam rapat.

"Semuanya dari rapat. Jadi sudah disetujui oleh partai dan relawan Ahok-Djarot," Eriko mengungkapkan.

Ruhut pun menilai jabatan sebagai Jubir di tim pemenangan Ahok sebagai jabatan prestisius. Ia mengaku telah mengundurkan diri dari jabatannya di DPP Partai Demokrat.

"Karena saya sudah masuk kampanye Ahok, kan saya harus turun jadi jurkam dan blusukan. Tidak elok aku masih memegang jabatan Ketua Koordinator Polhukam Demokrat," kata Ruhut.

Kendati demikian, Ruhut menyatakan, ia hanya mundur dari jabatan struktural di Demokrat, bukan mundur sebagai kader partai yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

"Tapi kalau kader saya tetap kader, karena saya sangat menghormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kalau sebagai kader Demokrat tidak mundur," ujar dia.

Mundur dari DPR

Ruhut tak main-main, ia pun menegaskan untuk mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat. Dia ingin fokus mendukung bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Reses ini aku mengundurkan diri. Aku mau fokus mendukung Ahok. Bagi gua jabatan bukan segalanya," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2016.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan tak menyoalkan keputusan Ruhut yang akan mundur sebagai anggota DPR. "Ya itu lebih bagus, persoalannya akan selesai," kata Syarif.

Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini berujar, dengan mundurnya Ruhut dari parlemen secara suka rela, maka tak ada lagi yang diributkan soal dukungannya di Pilkada DKI Jakarta.

"Tidak perlu ada yang dipertanyakan lagi. Sudah selesai dengan sendirinya," ujar Syarief.

Terima Kasih Ahok

Tekad kuat Ruhut mendukung Ahok-Djarot ini mendapat apresiasi dari sang petahana, BAsuki Tjahaja Purnama, Ahok mengaku berterima kasih pada Ruhut atas dukungan yang diberikan kepadanya.

"Itu pilihan, kan? Kita terima kasih dong buat bang Ruhut, kalau dia berpikir seperti itu," kata Ahok.  

Menurut Ahok, dirinya sudah sejak lama kenal dengan Ruhut. Bahkan, keluarga Ahok pun sudah menganggap politikus Partai Demokrat itu seperti saudara.

"Saya sangat mengapresiasi Bang Ruhut, rela keluar dari partainya, dari DPR untuk dukung saya jadi gubernur kembali. Kita sangat menghargai itu," kata dia.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut, jarang ada sosok seperti Ruhut yang rela keluar dari zona nyaman. "Jarang ada orang seperti itu. Ya dong, enak jadi DPR, ngapain berhenti. Tapi Beliau ingin lihat Jakarta baru terwujud," kata Ahok.

Menanggapi sikap Ruhut yang demikian, Komisi Pengawas Partai Demokrat mengeluarkan rekomendasi untuk memecat Ruhut. Namun begitu, pemecatan tidak serta-merta bisa dilakukan Demokrat.

Komisi Pengawas harus menyerahkan surat rekomendasi ini kepada Dewan Kehormatan Partai. Kemudian, keduanya akan membahas rekomendasi itu dalam rapat terbatas.

Rapat terbatas ini belum dilakukan karena Ruhut tidak hadir saat dipanggil Komisi Pengawas.

"Sudah dipanggil (oleh komwas) tapi panggilan pertama belum hadir, maka akan dipanggil kedua kalinya," ujar anggota Dewan Kehormatan Demokrat Darizal Basir di Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2016.

Setelah rekomendasi dikeluarkan Komisi Pengawas, kemudian mereka akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Kehormatan. Perjalanan tak berhenti di situ, Dewan Kehormatan akan menyerahkan rekomendasi pemecatan itu kepada Komisi Partai dan berakhir di tangan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara sanksi kepada Ruhut akan diberikan langsung oleh SBY. Menurut Darizal, Ruhut sudah melanggar etika partai. Sebab sikapnya yang mendukung Ahok bertentangan dengan keputusan partai.

"Bagaimana kita menegakkan nilai-nilai kehormatan organisasi kalau kita tidak dispilin dan kita tidak loyal dengan keputusan partai, ya lebih baik kita berada di luar partai aja," kata Darizal.

Sementara, Agus Hermanto menjelaskan, sanksi yang diberikan Komwas untuk Ruhut Sitompul itu sudah disampaikan kepada Dewan Kehormatan Partai Demokrat untuk diproses lebih lanjut.

"Dewan Kehormatan Partai Demokrat sampai hari ini masih terus bersidang. Pak Ruhut dipanggil oleh Dewan Kehormatan untuk mempertanggungjawabkan dan mengklarifikasi apa yang telah disampaikan Pak Ruhut," Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu memungkasi.