Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terkait optimalisasi dan pemanfaatan aset TNI. Jokowi ingin semua aset TNI didata kembali dan dapat digunakan lebih maksimal sesuai fungsinya.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, memang ada sejumlah masalah yang dihadapi TNI dalam hal ini. Sebut saja masalah sertifkasi yang membutuhkan biaya besar. Hal ini yang membuat TNI tak kunjung mensertifikasi beberapa asetnya.
"Jadi dengan rapat ini, Bapak Presiden memerintahkan untuk, ya dibayarkan lah berapa," kata Ryamizard di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Advertisement
Aset TNI terbilang sangat besar. Ryamizard menyebut ada 2 miliar meter persegi yang harus diinventarisasi. Nilainya bahkan bisa mencapai Rp 460 triliun.
Ryamizard menyatakan, untuk menghadapi sengketa akan menghindari bentrok dengan warga. Bila warga memiliki surat resmi tentu akan dibayar pemerintah. Berbeda bila aset itu sah milik TNI.
"Ya paling kita pindahkan saja. Jadi kita hindari bentrok dengan masyarakat. Tapi tanah-tanah yang milik negara, itu kan milik negara bukan milik TNI AU, dipakai, itu milik negara, TNI AU adalah pengguna aja," imbuh dia.
Ryamizard mengaku siap dengan kemungkinan adanya gesekan yang ditimbulkan para provokator. Dia menilai para provokator ini menyulitkan upaya pemerintah.
Pendataan ulang aset ini akan dilakukan secara nasional. Setelah selesai, akan diketahui mana saja yang bisa digunakan kembali, diperbaiki, atau yang dibangun dari awal.
"Tidak membangun tapi dipindahkan ke tempat lain juga banyak, kan lebih murah dan kelebihan itu bisa untuk membangun," lanjut dia.
Bagi Ryamizard, yang terpenting segala yang diputuskan tidak bertentangan dengan aturan. Permintaan presiden soal sikap manusiawi juga akan menjadi perhatian.
"Kan tadi saya bilang. Saya bilang begini, kalau punya penduduk, kita bayar. Kalau punya kita, kita ambil tapi kita pindah kan, ada uang pindah lah. Itu manusiawi. Jangan main serobot-serobot aja, enggak bagus tuh," pungkas Ryamizard.