Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Ketua KPK: Pak Presiden, Birokrasi Kita Belum Efektif

Belum efektifnya‎ birokrasi itu menjadi sorotan oleh World Economic Forum.

oleh Oscar Ferri diperbarui 01 Des 2016, 12:38 WIB

Diterbitkan 01 Des 2016, 12:38 WIB

20161124-Kemendagri Gelar Rakornas dan Diskusi Bersama Gubernur Se-Indonesia-Jakarta

Ketua KPK Agus Rahardjo memberi paparan dalam rakornas dan dialog terbuka bersama gubernur se-Indonesia di Jakarta, Kamis (24/11). Rakornas ini membahas kerawanan jelang Pilkada Serentak 2017 dan penguatan Tim Saber Pungli (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut birokrasi di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Bahkan, belum efektifnya‎ birokrasi itu menjadi sorotan oleh World Economic Forum.

Sebab, kata Agus, titik lemah dalam birokrasi di Indonesia berada pada belum mudahnya birokrasi dalam iklim bisnis di Indonesia. Hal itu dikatakan Agus dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK).

"Salah satu kelemahan kita saat ini soal ease doing business in Indonesia. Dan yang utama disorot oleh World Economic Forum adalah belum efektifnya birokrasi kita," ucap Agus dalam pidato sambutannya KNPK di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).

Karena itu, Agus meminta agar Presiden Jokowi menggerakkan para pembantunya untuk melakukan reformasi birokrasi secara optimal. Sebab, hal itu dinilainya dapat mencegah potensi korupsi dari ribetnya sistem birokrasi di Indonesia.

"Ini yang perlu diperhatikan Bapak Presiden, bagaimana birokrasi (yang efektif) bisa mencegah korupsi," kata Agus.

Agus menambahkan, reformasi birokrasi‎ bukan cuma terkait permasalahan numerisasi. Sebab, ada hal lain, seperti tumpang tindihnya antarkelembagaan. Dia mencontohkan di sektor laut, terdapat setidaknya enam lembaga yang memiliki kewenangan, misalnya TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Kementerian Maritim.

"Mohon ini dipikirkan mendalam apa perlu enam lembaga beroperasi di laut? Ini yang perlu dikaji oleh teman-teman Menpan dan Reformasi Birokrasi, karena yang terkait birokrasi karena sangat boros," ujar dia.

Karena itu, Agus juga meminta agar Presiden dapat membenahi birokrasi yang masih bermasalah ini. Dia juga tak ingin melupakan reformasi hukum.‎ Dua hal ini menjadi penting untuk meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang saat ini masih 36. IPK itu hanya naik 2 poin dibanding tahun lalu.

Kata Agus, berdasarkan data dari World Justice Project, integritas penegakan hukum di Indonesia masih rendah. Terutama dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia dan Pasifik.

"Kami harap integritas penegakan hukum dan reformasi biroksai disentuh. Jadi seperti tema kami, Reformasi Sistem Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik yang Tansparan dan Akuntabel," Agus memungkasi.