Isu Reshuffle Berembus, Ini Reaksi Partai Pendukung Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Jelang akhir tahun 2016, isu reshuffle atau perombakan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali berembus. Partai-partai pendukung pemerintah pun angkat bicara. Menurut Ketua DPP Partai Hanura, Dadang Rusdiana, reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

"Reshuffle itu kan hak prerogatif Presiden. Ada atau kapan, sepenuhnya beliau yang menentukan," ungkap Dadang di Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Dia melihat jika reshuffle ini sekadar isu. Dadang yakin Presiden tidak akan melakukan hal itu dalam waktu dekat ini.

"Saya yakin, menurut pandangan saya, dalam waktu dekat tidak ada reshuffle, tidak ada urgensinya," ucap Dadang. "Dalam hal ini saya sepakat dengan Presiden, tidak ada reshuffle dalam waktu dekat," tegas dia lagi.

Senada dengan Partai Hanura, PPP juga menyerahkan sepenuhnya masalah reshuffle kepada Presiden Jokowi.

"Soal apakah akan ada lagi atau tidak reshuffle kabinet, kita percayakan saja sepenuhnya sama Presiden. Selain merupakan hak prerogatif Presiden, yang tahu apakah ada kebutuhan reshuffle atau tidak ya Presiden," ujar Sekjen PPP, Arsul Sani.

Dia berujar, lingkungan politik Indonesia aneh karena isu reshuffle yang kembali berembus. Padahal, kata Arsul, Presiden pun tidak bicara apa-apa.

"Lingkungan politik kita ini memang aneh, termasuk para pengamat politiknya, selalu mengembus-embuskan soal reshuffle padahal Presiden yang punya hak prerogatif belum menyampaikan niatnya. Apakah sudah tepat atau tidak kalau enggak ada reshuffle, ya kembali kita serahkan pada Presiden," tutup Arsul.

Sementara itu, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding berharap, jika memang benar reshuffle kabinet dilakukan, jatah menteri PKB di Kabinet Kerja tidak dikurangi. Mengingat, saat ini PKB masih menduduki tiga kursi menteri, yaitu Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo.

"Kami berharap semoga menteri-menteri kami posisinya aman. Kami ingin tetap bekerja sama dengan pemerintahan Pak Jokowi," tukas Karding.

Lalu, Anggota Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Taufiqulhadi, mengatakan saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengganti menteri. Namun, jika Presiden tetap mau merombak kabinetnya, penambahan atau pergantian menteri, mesti dilakukan demi mendorong kinerja yang lebih baik.

"Reshuffle harus betul-betul mendorong stabilitas, mengirim sinyal positif terhadap pasar serta memberi kesan untuk perubahan yang lebih baik. Kalau tidak, justru akan berpengaruh tidak baik terhadap kabinet," jelas Taufiq.