Stafsus Wapres Ma'ruf Amin, Masykuri Abdillah Dorong Akses dan Kualitas Pendidikan di Pedalaman Papua

Staf Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Masykuri Abdillah dengan penuh dedikasi menggelar rapat koordinasi yang membahas aspirasi penting terkait pendidikan di Tanah Papua.

oleh Liputan6.com diperbarui 08 Agu 2023, 18:56 WIB
Diterbitkan 08 Agu 2023, 14:14 WIB
Staf Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Masykuri Abdillah dengan penuh dedikasi menggelar rapat koordinasi yang membahas aspirasi penting terkait pendidikan di Tanah Papua.
Staf Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Masykuri Abdillah dengan penuh dedikasi menggelar rapat koordinasi yang membahas aspirasi penting terkait pendidikan di Tanah Papua. (Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Momentum penting dalam perjuangan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah Papua telah terjadi. Staf Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Ma'ruf Amin, Masykuri Abdillah dengan penuh dedikasi menggelar rapat koordinasi yang membahas aspirasi penting terkait pendidikan di Tanah Papua.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait, menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk mengatasi tantangan pendidikan di daerah terpencil.

Dalam pengantar rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Masykuri menggambarkan peran penting tokoh gereja dalam memberikan akses pendidikan bagi warga Papua, bahkan di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau.

"Para tokoh gereja sudah banyak berkontribusi membuka akses pendidikan bagi rakyat Papua, bahkan sampai ke wilayah pedalaman. Mereka lah yang menyediakan ruang bagi Orang Asli Papua untuk menikmati pendidikan demi pembangunan kesejahteraan Papua," ungkap Masykuri melalui keterangan tertulis, Selasa (8/8/2023)

Namun, meski upaya tersebut telah dilakukan, realitas yang dihadapi masih menghadapkan Papua pada tantangan serius, yakni rendahnya ketersediaan guru pendidikan dasar dan kurangnya guru di wilayah pedalaman.

"Situasi ini berimbas pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua dan Papua Barat," ucap Masykuri.

Menurut dia, Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin pun telah menunjukkan komitmennya dalam merespons masalah ini. Masykuri menjelaskan, pada April 2023, Wapres Ma'ruf Amin mengarahkan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menyediakan pkses penyediaan guru melalui Sekolah Tinggi Teologi (STT).

"Dalam sebuah momen berharga di Manokwari, Wapres Ma'ruf Amin menggambarkan visi pemerintah yang mengutamakan pendidikan di Tanah Papua. Wapres menyatakan komitmen untuk memberikan akses kepada STT dalam menyiapkan tenaga pendidik di wilayah tersebut. Langkah konkret ini kemudian diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi yang dilakukan oleh Masykuri Abdillah," beber dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Pentingnya Peran Aktivis Pendidikan

Salam Pagi
Ulu Kasok adalah lokasi wisata baru yang tengah diburu warga Riau memiliki pesona pemandangan seperti Raja Ampat, Papua Barat. (Liputan6.com/M Syukur)

Masykuri menggarisbawahi peran penting aktivis pendidikan dari kalangan gereja dan STT yang dengan suka rela mengajar di wilayah pedalaman Papua, meski di tengah banyaknya guru ASN yang meninggalkan daerah tugas mereka.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah pemberian status dan hak kepada tenaga guru melalui pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)/Program Guru PAUD di STT. Ini sejalan dengan aspirasi dari lembaga Gereja Papua," terang dia.

Masykuri menyebut, aspirasi tokoh gereja untuk membuka Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Prodi PGPAUD) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Prodi PGSD) juga ditegaskan oleh perwakilan dari Papua Christian Center (PCC), Pst. Konstantinus Bahang.

Ia menjelaskan tujuan di balik permintaan ini, yakni untuk mencetak guru-guru berdedikasi yang bersedia mengajar di wilayah pedalaman Papua.

Lalu, pernyataan tersebut diperkuat oleh anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Otto Ihalauw yang menegaskan perlunya perlakuan khusus untuk Papua dalam konteks pendidikan.

 


Lakukan Kerja Sama

Guru Bantu, Tulang Punggung Pendidikan di Pedalaman Papua
Hampir 29 kabupaten/kota di Papua memilih menggunakan guru bantu atau guru kontrak untuk mendidik anak usia sekolah hingga ke kampung-kampung. (Liputan6.com/Katharina Janur)

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Ineke Indraswati menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjawab aspirasi ini.

"Skema kerja sama antara STT dengan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) seperti Universitas Cenderawasih diperlukan untuk memenuhi permintaan pembukaan program studi yang diharapkan," kata Ineke.

Momentum ini memberikan optimisme bahwa aspirasi pendidikan di Tanah Papua mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Stafsus Wapres Masykuri Abdillah menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendorong pembukaan Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD di STT dengan pendekatan kebijakan afirmatif yang sesuai.

"Dengan sinergi antara pemerintah, tokoh gereja, dan lembaga pendidikan, langkah-langkah penting telah diambil untuk memajukan pendidikan di wilayah pedalaman Papua menuju masa depan yang lebih cerah," tandas Masykuri.

Infografis 4 Insiden Penembakan Pesawat Ulah KKB di Papua. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis 4 Insiden Penembakan Pesawat Ulah KKB di Papua. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya