Liputan6.com, Jakarta Masalah kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar menjadi sorotan saat ini. Tidak hanya di Tanah Air, tapi juga dunia.
Guna mengatasi krisis kemanusiaan yang melanda etnis Rohingya ini, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tengah berada di Kuala Lumpur, Malaysia meminta penasehat Pemerintah Myanmar, Aung San Suu Kyi, segera bertindak.
Advertisement
Baca Juga
"Rohingnya ini masalah yang sangat serius, kita berharap sebagai sahabat Myanmar, Myanmar sungguh serius untuk mengelola permasalahan ini," ujar SBY usai menjadi pembicara dalam sebuah seminar di Kuala Lumpur, Sabtu (2/9/2017).
Advertisement
Menurut SBY, jika Pemerintah Myanmar sengaja membiarkan pembunuhan secara sistematis, seperti yang sedang terjadi saat ini, dengan apapun alasannya bisa menjurus ke pelanggaran HAM berat, etnis cleansing atau genosida.
"Itu berat sekali karena kita tunduk pada HAM, tidak tunduk pada piagam ASEAN, padahal semua anggota harus menghormati demokrasi, HAM dan rule of law, sehingga tidak bisa lepas dari itu semua," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.
SBY menegaskan, mengikuti perkembangan di Myanmar dan masalah etnis Rohingya memang sudah melebihi kepatutannya.
"Saya mengerti masalah Rohingya adalah masalah kompleks bagi Myanmar, isu ini sangat sensitif bagi Myanmar. Tetapi meskipun kompleks dan sensitif, tidak boleh tidak ada solusi, bagaimanapun harus solusi. Solusinya harus adil, bijak, permanen sambil merujuk kepada HAM, nilai demokrasi dan hukum internasional," papar SBY seperti dilansir Antara.
SBY berharap, konflik Rohingya tidak sampai menimbulkan gelombang radikalisme dan terorisme, serta jangan sampai menjadi konflik antar agama yang dampaknya makin serius.
"Kita masih berharap Myanmar dengan Aung San Suu Kyi bisa melakukan sesuatu. Ini sudah menjadi perhatian dunia. Bukan hanya negara Islam, bukan hanya Indonesia dan Malaysia tetapi ASEAN dan dunia," ujar dia.
ASEAN Harus Bertindak
SBY juga mengatakan, ASEAN harus melakukan sesuatu dan tidak boleh mengatakan ini hanya urusan dalam negeri Myanmar.
"Kita mempunyai tradisi tidak mencampuri negara-negara anggota. Namun dalam hal ini tidak kena. Ingat kita punya new ASEAN charter. Jadi community dan dalam piagam itu jelas sekali, semua negara harus hormati demokrasi, HAM dan rule of law. Jadi wajib bagi Myanmar dan semuanya untuk menyelesaikan masalah ini karena sudah menyentuh urusan HAM, rule of law, dan demokrasi," ucap SBY.
Masih kata dia, Myanmar adalah keluarga sendiri karena itu harus melakukan sesuatu daripada nanti diambil alih dunia.
"Saya beberapa kali komunikasi dengan pemimpin Myanmar, dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain. Saya pernah berkunjung ke Myanmar dengan agenda utama Rohingnya. Indonesia sudah melakukan bantuan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan. Kami tidak masuk politiknya, waktu itu saya sampaikan agar laksanakan demokrasi dan tangani Rohingya," kata SBY lagi.
Menurut SBY, Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi sudah memberikan pernyataan bagus, namun harus mengambil prakarsa bersama pemimpin lain untuk segera mengangkiri pembunuhan etnis Rohingya di Myanmar.
"Harapan saya kepada Ibu Aung San Suu Kyi, dunia sudah menobatkan beliau sebagai tokoh perdamaian, banyak harapan kepada beliau. Sekarang saatnya menunjukkan wisdom beliau," SBY menegaskan.
Saksikan video menarik di bawah ini:
Â