Selama Setahun, Saber Pungli Lakukan 1.316 OTT

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah melakukan 1.316 operasi tangkap tangan (OTT).

Ketua Satgas Pungli Komjen Dwi Priyatno mengatakan, OTT sebanyak itu dilakukan di sejumlah daerah selama setahun belakangan. Menurut Dwi, praktik pungli itu terjadi di berbagai sektor, mulai dari pendidikan sampai ke perizinan.

"Banyak memang di daerah-daerah, kita tahu otonomi daerah masih banyak praktik (pungli) di sana, ya. Banyak di bidang pendidikan, penegakan hukum, perizinan, kepegawaian, seperti itu," kata Dwi di acara sosialisasi Satgas Saber Pungli, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (12/11/2017).

Dwi mengungkapkan, dari 1.316 jumlah OTT, 300 lebih kasus di antaranya sudah divonis oleh pengadilan, sedangkan sisanya ada yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan, hingga masih diteliti oleh kejaksaan.

Jumlah uang yang diamankan dari berbagai OTT tersebut, sambung Dwi, juga beragam. Angkanya mulai dari ratusan ribu hingga ratusan miliaran rupiah.

"Kami juga kembangkan ke arah tindak pidana pencucian uang. Tak hanya semata mata pemerasan, tapi ada unsur pidana korupsi dan pencucian uang," ucap Dwi.

Saksikan video pilihan berikut:

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polri mengungkap 1.201 praktik tindak pidana tersebut di berbagai daerah selama 2017.

Ketua Satgas Saber Pungli Polri Komjen Dwi Priyatno mengatakan, pelaku yang ditangkap berkaitan dengan berbagai pelanggaran pungutan liar tersebut mencapai 2.426 orang.

"Untuk barang bukti yang diamankan mencapai Rp 315,6 miliar," kata dia di Semarang, Selasa, 31 Oktober 2017.

Secara umum, lanjut dia, pengungkapan terbanyak dilakukan di Jawa Barat.

Namun, mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut tidak mengungkapkan jumlah kasus pungli yang telah diungkap.

"Karena di Jawa Barat laporan juga paling tinggi," ujar dia, dikutip dari Antara.

Meski pengungkapan paling banyak di Jawa Barat, kata dia, nominal barang bukti terbanyak diperoleh dari operasi di Kalimantan Timur dengan Rp 298 miliar.

Adapun untuk instansi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat, yakni Kementerian Pendidikan, kepolisian, serta Kementerian Perhubungan.