Prabowo Minta Tindak Ormas yang Pungli Pengusaha, Sahroni DPR: TNI-Polri Harus Tegas

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menyoroti tindakan organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengusaha. Kepala negara pun memerintahkan TNI-Polri untuk menindak ormas-ormas tersebut.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahron meminta TNI-Polri tegas terhadap para ormas yang meminta pungli.

"Ini merupakan peringatan keras dari Presiden Prabowo kepada semua ormas preman. Kalau ketahuan masih berani lakukan pungli, saya jamin 100 persen ormas tersebut bakal disikat habis dan dibubarkan. Karena pungli ini kadang juga disuruh dan hasilnya disetor ke kas ormas tersebut," kata dia dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

"Jadi tidak perlu lagi pakai istilah oknum ormas. Satu bermasalah, semuanya kena," sambungnya.

Politikus NasDem ini menuturkan, Indonesia merupakan negara yang ramah bagi dunia investasi dan usaha. Namun, keberadaan oknum pungli ini yang merusak hal tersebut.

"Sebetulnya kebijakan pemerintah sudah sangat pro terhadap iklim investasi dan usaha. Namun preman pungli inilah yang kadang suka meresahkan, bikin orang ragu berinvestasi," ungkap Sahroni.

Dia pun mengungkapkan, pelaku ormas yang meminta pungli tersebut terkesan seperti melawan negara.

"Pengusaha sudah bayar pajak, malah diminta uang lagi sama ormas preman setempat. Gak dikasih, diganggu usahanya. Ini kan sama saja mereka mau melawan negara, makanya aparat perlu sikat mereka," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti tindakan organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengusaha. Kepala negara pun memerintahkan TNI-Polri untuk menindak ormas-ormas tersebut.

"Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu," kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Eks Menteri Menko Polhukam ini memastikan pemerintah akan memberikan tindakan terhadap ormas-ormas yang melakukan pungli hingga mengganggu jalannya investasi dan operasional pabrik.

"Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik," kata Luhut.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal melaporkan organisasi masyarakat (ormas) bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi kepada pihak kepolisian.

Menurut Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel, tindakan ormas bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi tidak bisa dibiarkan.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” kata Noel dalam keterangannya.

Noel mengatakan penyerapan tenaga kerja menjadi terhambat dan rencana investasi menjadi gagal karena ulah ormas bergaya preman. Dampak yang ditimbulkan gegara ormas bergaya preman tersebut merugikan banyak pihak.

"Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” kata Noel.

Noel berencana bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk berkoordinasi ihwal ulah ormas bergaya preman yang menghambat jalannya investasi dan penyerapan tenaga kerja.

“Saya akan menemui kapolri secara khusus membicararakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respons yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” katanya.