Dedi Mulyadi: Munaslub Tak Terkait Putusan Praperadilan Setnov

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), tidak ada kaitan dengan putusan praperadilan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Tidak ada kaitan, saya katakan bahwa aspirasi yang disampaikan tidak ada relevansi dengan praperadilan," tegas dia usai bertemu perwakilan DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Rabu (6/12/2017).

Dedi memimpin 31 DPD I Golkar untuk menyerahkan surat permintaan diselenggarakannya Munaslub ke DPP Golkar. Sebelumnya, DPP Golkar melalui rapat pleno memutuskan Munaslub akan menunggu hasil praperadilan Setya Novanto.

Dedi menambahkan, latar belakang desakan Munaslub dari DPD I murni demi kebaikan partai.

"Ini (Munaslub) kebutuhan, publik mengharapkan itu, elektabilitas makin menurun," jelas dia.

Lewat Munaslub, Dedi menyatakan agenda utamanya adalah pergantian ketua umum partai. Hal ini dimaksud, agar Golkar memiliki ketua definitif menjelang tahun politik 2018-2019.

"Kita mencermati Pilkada 2018 kita harus mempuyai kepemimpinan yang definitif yang diakui oleh Kemenkumham dan sesuai KPU dan PKPU. Dan kita sepakat Ya calonnya adalah yang hari ini dibacakan, Pak Airlangga Hartarto," dia memungkasi.

Teka-teki Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar sedikit demi sedikit mulai terkuak. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid mengungkapkan kemungkinan waktu penyelenggaran Munaslub.

Ada tiga waktu penyelenggaraan yang jadi opsi. Yakni 16,17 atau 18 Desember 2017.

"Teman-teman pengurus DPP Partai Golkar sedang negosiasi waktu dengan Pak Idrus Marham," kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12/2017).

"Tanggal 15 (Desember) itu ekspektasi waktu yang sedang kita usulkan," tambahnya.

Kepala BNP2TKI itu mengakui, saat ini tengah terhadi perdebatan soal mekanisme Munaslub. Diskusi membahas Munaslub terlebih dulu melalui Rapimas atau tidak.

Kendati begitu, dia menilai Munaslub dalam waktu dekat diperlukan agar Golkar bisa mengikuti pilkada serentak pada 2018.

"Kalau tidak ada Munaslub maka ada potensi kita enggak bisa ikut pilkada karena undang-undang. Apa itu tidak dianggap kegentingan yang memaksa dan kondisi darurat?" ujar Nusron.

Saksikan Video pilihan di Bawah ini