BSSN Gandeng Instansi Ini untuk Perangi Serangan Siber

Djoko memastikan di pertengahan Januari ini, BSSN juga bisa siap mulai aktif bekerja.

oleh Rezki Apriliya Iskandar diperbarui 06 Jan 2018, 02:15 WIB
Diterbitkan 06 Jan 2018, 02:15 WIB
Djoko Setiadi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Liputan6.com/Andina Librianty
Djoko Setiadi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Liputan6.com/Andina Librianty

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen (Purn) TNI Djoko Setiadi mengatakan, lembaganya akan bersinergi dan koordinasi dengan berbagai instansi yang memiliki peran di ranah siber Indonesia.

Instansi terkait itu di antaranya Mabes Polri, Mabes TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Hal itu dilakukan supaya tidak ada duplikasi tugas, fungsi atau rencana kerja soal siber antara BSSN dan sejumlah lembaga tersebut.

"Sesuai arahan presiden, kita menghindari duplikasi, kita menghindari perbedaan-perbedaan diharapkan segera menggandeng Kemenkominfo, BIN, bahkan Mabes Polri, dengan semua pihak yang mempunyai kemampuan siber tentunya kita akan koordinasikan secepatnya," kata Djoko di Gedung BSSN, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat 5 Januari 2018.

Djoko Setiadi menerangkan, bentuk koordinasi itu bukan berarti saling meleburkan antar instansi tetapi saling sinergi supaya tidak saling tumpang tindih.

"Istilahnya tidak dilebur tapi kita sinergikan. Kita rinci kemampuan Mabes Polri, BIN, Mabes TNI, Kemkominfo supaya tidak tumpang tindih," ujar dia.

Segera Aktif Kerja

Djoko Setiadi saat dilantik Jokowi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional
Djoko Setiadi saat dilantik Jokowi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/1). (Liputan6.com/Pool/Kurniawan)

Presiden Jokowi, kata dia, sudah wanti-wanti jangan sampai para pelaksana tugas siber ini mengajukan hal yang sama.

Djoko memastikan di pertengahan Januari ini, BSSN juga bisa siap mulai aktif bekerja.

Selain agar tak ada tumpang tindih kewenangan, koordinasi dilakukan untuk menghindari pengadaan alat yang tidak diperlukan.

"Sehingga yang kami ajukan betul-betul tepat, berfungsi. Kami menghindari alat-alat yang dikerjakan oleh instansi lain, itu kami hindarkan. Kita koordinasi betul-betul agar tidak double dengan yang lain," tegas Djoko.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya