Kemendagri: Jangan Khawatir Anggota Polri Jadi Penjabat Gubernur

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri memastikan netralitas dua perwira tinggi Polri yang diusulkan menjadi penjabat gubernur. Netralitas itu akan tetap terjaga dan tidak perlu diragukan.

"TNI dan Polri netral kok. ASN (aparatur sipil negara) netral juga. Dengan dilantik, dia tak akan membela. Netralitas terjaga dan tidak perlu dikhawatirkan," ucap Kapuspen Kemendagri Arief M Edie di kantornya, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Dia menegaskan, penyimpangan sarana dan prasarana terhadap calon dalam pilkada nanti pasti akan terlihat. Begitupun saat sang penjabat menggunakan kewenangannya dalam tujuan tertentu pada pilkada nanti. Dia berharap masyarakat jangan terlalu curiga dan diminta bersikap cerdas.

"Justru dengan TNI/Polri akan lebih netral. Karena kalau dia gerak, akan kelihatan sekali," jelas Arief.

Bahkan, menurut dia, banyak yang menganggap pejabat daerah tidak bersikap netral. Mereka dinilai akan lebih mudah menggerakkan ASN yang ada.

"Misalnya Gubernur Sumut, sekdanya jadi penjabat. Jangan-jangan dia dimanfaatkan oleh orang yang maju. Kalau dari kita, tak ada yang berkepentingan. Dia tak bisa memberikan fasilitas di provinsi di sana," ujar Arief.

Dua perwira tinggi Polri dikabarkan bakal menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Rencana itu untuk mengisi kekosongan pimpinan daerah saat Pilkada Serentak 2018.

Hal itu disampaikan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul.

"Ya tadi dalam pengarahannya Bapak Wakapolri menyampaikan bahwa ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua wilayah provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara," ujar Martinus usai Rapimnas Polri di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2018).

Dua perwira tinggi yang dimaksud, yakni Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin. Iriawan disiapkan sebagai Plt Gubernur Jabar, sementara Martuani disiapkan sebagai Plt Gubernur Sumut.

"Informasi ini kami masih menunggu surat resminya (dari Kemendagri), sehingga bisa kami ketahui siapa yang akan menduduki jabatan sementara," kata dia.

Saksikan video pilihan berikut ini: