Liputan6.com, Jakarta - Rencana DPP Golkar menggantikan posisi Mahyudin sebagai Wakil Ketua MPR ke tangan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, dipandang bisa menimbukan friksi atau gesekan di koalisi pendukung Joko Widodo atau Jokowi, khususnya ke PDIP.
Hal ini disampaikan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris. Pasalnya, keluarga Cendana masih mendapat sentimen negatif dari publik. Selain itu, lahirnya PDIP tak lepas dari era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
Baca Juga
"Mungkin lebih ke PDIP-nya. PDIP akan lebih resisten dengan Golkar dalam konteks pendukung Jokowi. Berdampak pada friksi internal koalisi. Sebab PDIP itu lahir dari jatuhnya Pemerintahan Soeharto," ucap Syamsuddin saat dihubungi, Selasa (20/3/2018).
Advertisement
Dia menilai memang itu hak Partai Golkar. Tapi tentu bisa berdampak menimbulkan kekisruhan baru, yang membawa masalah juga bagi dukungan Jokowi ke depan.
"Bisa saja mempunyai dampak demikian. Memang itu hak internal Partai Golkar. Tapi kontroversial ya. Sebab bagaimanapunn bagi publik nama Cendana itu masih sensitif ya," ungkap Syamsuddin.
Respons Airlangga
Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto hanya menjawab singkat tentang penunjukan Titiek Soeharto yang bisa menimbulkan kekisruhan baru bagi partai yang kini dipimpinnya.
"Enggak ada. Media asyik nyari kisruh saja," kata Airlangga.
Sebelumnya, Mahyudin enggan mundur dari jabatanya sebagai Wakil Ketua MPR RI. Dia meyakini ini akan menimbulkan kisruh baru bagi partainya.
"Betul, mestinya Golkar fokus meningkatkan elektabilitasnya, bukan membuat kisruh dan perpecahan baru," tutur Mahyudin.
Advertisement