Ekonom: Pemerintah Jangan Persulit Investor!

Liputan6.com, Jakarta Keselarasan aturan pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) besar bagi investasi. Pasalnya, sering ditemukan, pelaksanaan tujuan pemerintah pusat tidak sejalan dengan pemerintah daerah yang dituju.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menyadari masalah tersebut.

"Tantangan ke depannya adalah pemerataan pembangunan dan bagaimana kita bisa mengsinkronkan kebijakan antara pusat dan daerah. Jadi, jangan sampai pusat maunya begitu, daerah tidak matching," kata Esther dalam diskusi Indef, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Misalnya, pada kaitannya sebuah investasi yang akan masuk ke daerah. Menurut Esther, pemerintah daerah serusnya tidak mempersulit investor yang mau masuk tersebut.

"Kalau pusat inginnya investor datang, diterima dengan baik, ya sama daerah jangan dipersulit. Artinya sinkron," ucapnya.

Saran untuk Pemda

Esther menyarankan pemda untuk memiliki perencanaan pembangunan yang tepat. Terutama sejalan dengan tujuan yang jadi prioritas pemerintah pusat.

"Kalau kita lihat lagi, peran dari pemerintah daerah seharusnya, pertama adalah kita harus merencanakan pembangunan daerah dengan baik. Jadi, harus sinkron tadi dengan pemerintah pusat, harus sinkron dengan tujuannya apa sih," urainya.

"Kalau tujuannya memang untuk kesejahteraan ekonomi di daerah, ya harus demikian. Jangan sampai nanti ada redundancy atau regulasi yang tidak konsisten. Nah, ini harus direncanakan dengan matang," tandas Esther.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara terkait banyaknya organisasi masyarakat (ormas) di sekitar kawasan industri. Menurut dia, ormas di kawasan industri kerap mengganggu investasi.

"Itu menghambat investasi," tegas Agus ditemui usai meresmikan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Dalam mengantisipasi gangguan dari ormas di kawasan industri, Agus menggandeng aparat keamanan. Harapannya, langkah tersebut bisa meredam dampak ormas terhadap kegiatan industri.

"Kita koordinasikan dengan pihak-pihak kepolisian," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyampaikan, aksi sekelompok ormas di kawasan industri menyebabkan hilangnya investasi hingga ratusan triliun rupiah.

Lantaran, Sanny mengatakan, ormas kerap kali melakukan demo di dalam kawasan industri hingga mengganggu operasional pabrik. Itu membuat investor di kawasan industri jengah, sehingga menarik operasionalnya.

"Kalau dihitung semuanya ya, bukan cuma yang keluar, yang enggak jadi masuk juga, itu bisa ratusan triliun (rupiah) juga. Kan ada masalah perizinan, gangguan keamanan. Akhirnya itu jadi akumulasi," bebernya.

Menurut dia, angka kerugian totalnya bahkan sudah tidak bisa dihitung. Sebab, tak sedikit pabrikan yang tutup operasi gara-gara ormas, dengan sudah menaruh modal banyak untuk membangun industri.

"Bayangin, untuk membangun satu industri itu dia pinjam duit. Dia beli mesin-mesin teknologi tinggi, dia cari pasar gimana pembeli supaya mau beli. Itu aja udah pusing dengan persaingan global ini," ujar Sanny.

"Sekarang ditambahin disuruh ngadepin yang model-model kayak gitu, gangguan keamanan. Itu sesuatu yang enggak bisa diprediksi," dia menambahkan.