Ketua MUI: Jokowi Bangun Ekonomi dari Bawah, Bukan dari Atas

Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintahan Jokowi- JK menentang betul ekonomi neoliberal.

oleh Liputan6.com diperbarui 02 Apr 2018, 12:48 WIB
Diterbitkan 02 Apr 2018, 12:48 WIB
Jokowi Resmikan Bank Wakaf Mikro di Serang
Presiden Jokowi (kanan) bersama Rais Am PBNU KH Ma'ruf Amin (tengah) melihat-lihat Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara saat meresmikan Bank Wakaf Mikro di Serang, Banten, Rabu (14/3). (Liputan6.com/Pool/Biro Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjuk pihak yang menggiring ekonomi Indonesia jadi ekonomi neoliberal.

"Siapa yang bikin ekonomi liberal itu, siapa? Yang menteorikan trickle down effect itu siapa?" kata Ma'ruf di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/4/2018).

Mantan Anggota MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menentang betul ekonomi neoliberal. Jokowi bahkan membangun ekonomi dari kelas bawah.

"Jadi Pak Jokowi justru membangun ekonomi dari bawah, bukan dari atas. Yang dari atas itu dulu, itu loh," ujarnya.

MUI pun, lanjut Ma'ruf, terus mendorong pemerintahan Jokowi untuk mengembangkan ekonomi baru Indonesia yang memberdayakan rakyat.

"Dan itu (ekonomi baru Indonesia yang memberdayakan rakyat) yang direspons Pak Jokowi. Pemerintah sudah on the track menurut saya," ucap Ma'ruf.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pidato Prabowo

Bahas Pilkada Jabar, Prabowo Kumpulkan Partai Koalisi Asyik
Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berbincang Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat melakukan pertemuan di Jakarta, Kamis (1/3). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pada Minggu 1 April 2018, Prabowo mengatakan, sistem ekonomi neoliberal itu salah karena menyengsarakan rakyat. Namun sayangnya, masukan yang disampaikannya selama ini tidak didengar kaum elite bangsa.

"Saya sudah bicara sejak 2004. Neolib itu keliru dan terbukti gagal dan tidak mungkin memberi kesejahteraan. Tetapi (itu) enggak didengar. Neolib terus dijalankan," katanya.

Prabowo menjelaskan bahwa ucapannya sistem neoliberal yang salah sudah diucapkan juga oleh tokoh dunia barat. Bahkan tahun 2015 Hillary Clinton mengatakan bahwa rakyat Amerika tidak bisa lagi menjalankan teori tersebut. Teori tetesan ke bawah pun dikubur dalam-dalam.

"Apa yang sudah saya sampaikan sudah diakui dunia, elite Jakarta saja enggak mau ngakui. Padahal jaraknya dari Depok Cuma 30 KM tetapi kayak dunia lain," tuturnya.

Sejumlah tokoh barat berpendapat bahwa sistem ini tidak berpihak pada rakyat. John Maynard Keynes salah satunya, kata Prabowo, yang berpendapat tetesan kepada rakyat kecil itu baru akan menetes ketika kita sudah mati. Artinya, kata dia, tidak pernah ada tetesan ke bawah (rakyat).

"Orang kalau sudah kaya ya ingin kaya lagi. Kapitalis itu harus punya modal. Dengan modal besar, dapat yang lebih besar," ucap dia.

Ketika berbicara bahwa neoliberal itu salah, dirinya mengaku mendapat ejekan. Bahkan dianggap tidak paham ekonomi karena latar belakang militernya.

"Yang saya bicarakan angka. Tahun 2008 saya membentuk Gerindra dalam ADART kita katakan bahwa neoliberal itu keliru. Dan kita berjuang untuk kembali pada UUD 1945. Makanya saya selalu bicara pasal 33 UUD 1945," kata Prabowo.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya