Wiranto: Pemerintah Akan Bahas Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah bakal mengkaji kembali wacana evaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemerintah, menurut Wiranto, perlu melihat kembali untung rugi jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.

"Tentunya tidak gampang untuk setuju atau tidak setuju, tapi perlu dibahas secara seksama dalam proses demokrasi sekarang ini. Untung ruginya bagaimana, apakah dengan kembali ke DPRD itu demokrasi jadi semakin sehat? Apa hak rakyat tidak terpasung?" ujar Wiranto di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).

Wiranto menambahkan, pemerintah tidak bisa terburu-buru menentukan sikap apakah akan mendukung wacana tersebut atau tidak.

"Ini semuanya perlu dibincangkan dengan baik dengan bijak, jangan grasak grusuk, terburu-buru, karena menyangkut hak warga negara, menyangkut sistem demokrasi yang sedang kita kembangkan," imbuh Wiranto.

Ketua DPR Bambang Soesatyo sebelumnya meyakini pemerintah akan setuju wacana evaluasi pemilihan langsung. Politisi Golkar ini berdalih penyelenggaraan pilkada saat ini memakan biaya mahal, sehingga tidak mengurangi politik uang dan kepala daerah yang terlibat korupsi.

Wiranto menjelaskan, hal tersebut pun menjadi alasan kenapa pada waktu diterapkan pemilihan langsung karena dinilai sarat politik uang.

"Dulu saat dipilih DPRD orang protes karena mudah sekali ber-money politic karena jumlahnya sedikit sehingga kemudian dilemparkan kepada pemilihan langsung dari rakyat dengan harapan money politic akan habis karena terlalu mahal," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Bambang Soesatyo mengadakan pertemuan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. Dalam pertemuan itu juga dibahas pelaksanaan pilkada yang disebut berbiaya mahal, sehingga muncul wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, pemerintah diyakini sepakat dengan usulan tersebut. Apalagi dia juga tidak menutup kemungkinan wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.

Reporter: Ahda Bayhaqi