Wakapolri: Tak Benar Masjid di Jakarta Terpapar Radikalisme

Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini memastikan, sampai saat ini belum ada pengurus masjid yang terpapar radikalisme.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 08 Jun 2018, 11:58 WIB
Diterbitkan 08 Jun 2018, 11:58 WIB
Aksi Jaga Jakarta di Bunderan HI
Aksi 'Jaga Jakarta' yang didominasi oleh kaum muda ini mengajak warga Jakarta untuk bersama-sama menolak radikalisme dan terorisme, Jakarta, Minggu (23/11/2014). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Wakapolri Komjen Syafruddin membantah ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno soal adanya 40 masjid di Ibu Kota yang terpapar paham radikal dan intoleransi. Jenderal yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu menegaskan, apa yang diucapkan Sandiaga sama sekali tak benar dan tak terbukti.

"Saya bantah ucapan itu, Wagub tidak benar," ujar Syafruddin, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Sebab, menurut dia, masjid adalah benda, bukan orang. "Yang terpapar itu pasti bukan masjid, karena masjid adalah benda bukan orang," ucap Syafruddin.

Pun demikian dengan pengurus masjid. Mantan Kapolda Kalimantan Selatan itu memastikan, sampai saat ini belum ada pengurus masjid yang terpapar radikalisme.

"Saya bantah itu, tidak benar," Syafruddin menandaskan.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto juga mengaku belum tahu soal info 40 masjid di Jakarta yang terpapar radikalisme. Kendati demikian, Polri tetap akan menelusuri info tersebut.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Masjid Terpapar Radikal

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut ada 40 masjid di wilayahnya yang terpapar radikalisme dan intoleransi. Namun, Sandiaga enggan membeberkan masjid-masjid tersebut dengan alasan mencegah perpecahan.

Pernyataan Sandi dikuatkan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Polri Budi Gunawan. BG, sapaan akrab Budi, mengakui bahwa 40 masjid dan pondok pesantren itu dalam pantauan lembaganya.

BG juga enggan menyebut masjid-masjid yang terpapar paham radikal itu dengan alasan, data tersebut bukan konsumsi publik.

Sementara itu, Wakil Presiden yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla mengaku belum menerima data masjid yang terpapar radikalisme.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya