Polri Bakal Telusuri 40 Masjid Terpapar Radikalisme di Jakarta

Polri belum memiliki data 40 masjid dan pesantren di Jakarta yang disebut-sebut terpapar radikalisme dan intoleransi.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 07 Jun 2018, 15:40 WIB
Diterbitkan 07 Jun 2018, 15:40 WIB
Mabes Polri Terkait Penangkapan Terduga Teroris di Cianjur
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto memberi keterangan penangkapan empat terduga teroris Cianjur, di Mabes Polri, Minggu (13/5). Dari penangkapan, polisi menyita kartu identitas, ponsel, kartu ATM, dua senjata api (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Polri belum memiliki data 40 masjid dan pesantren di Jakarta yang disebut-sebut terpapar radikalisme dan intoleransi. Meski begitu, Polri akan menelusuri informasi yang tengah jadi perbincangan tersebut.

"Saya cek dulu. Saya tidak punya datanya," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kantornya, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Setyo belum bisa berkomentar banyak soal kasus tersebut, termasuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas penyebaran paham radikal dan intoleransi yang dimaksud.

Yang jelas, Polri akan menelusuri informasi tersebut. "Kalau masjid kan ada DKM (pengurus masjid). Nanti kita cek. Kan kita belum tahu," ucap Setyo.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut ada 40 masjid di wilayahnya yang terpapar radikalisme dan intoleransi. Namun Sandiaga enggan membeberkan masjid-masjid tersebut dengan alasan mencegah perpecahan.

Dalam Pantauan BIN

20161019-Kepala BIN Raker dengan Komisi I-Jakarta
Kepala BIN Budi Gunawan menyimak paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10). Rapat membahas Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2017 sesuai hasil pembahasan Banggar DPR RI. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pernyataan Sandi dikuatkan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Polri Budi Gunawan. BG mengakui, 40 masjid dan pondok pesantren itu dalam pantauan lembaganya.

BG juga enggan menyebut masjid-masjid yang terpapar paham radikal itu dengan alasan, data tersebut bukan konsumsi publik.

Sementara Wakil Presiden yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla mengaku belum menerima data masjid yang terpapar radikalisme. 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya