Mengenang 7 Kebijakan Ahok yang Sempat Gegerkan Publik

Liputan6.com, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pertama kali melenggangkan langkahnya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam. Kala itu, ia bersama Joko Widodo atau Jokowi yang menjadi Gubernur memimpin Ibu Kota.

Sayangnya, duet Jokowi-Ahok tidak bertahan lama. Lantaran pada 2014, Jokowi meninggalkannya di Balai Kota seorang diri untuk maju dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Tak mau lama menduda memimpin Jakarta, Ahok menggandeng Djarot Saiful Hidayat. Terciptalah duet Ahok-Djarot sejak 2014 memimpin Ibu Kota Indonesia ini.

Kebijakan Ahok kala menjadi DKI 1 terus menjadi buah bibir dan sorotan. Mantan Bupati Belitung Timur itu terkenal sebagai sosok yang galak dan tak kenal ragu mengeluarkan keputusan-keputusan nekat demi Ibu Kota menjadi lebih baik.

Di tengah sedang asyik menjadi orang nomor 1 di Jakarta, pada 2016 Ahok mulai tersandung masalah hukum karena omongannya yang terlalu ceplas-ceplos.

Ahok disebut menodai agama Islam dengan menggunakan salah satu surat dalam Alquran, yaitu Al Maidah ayat 51 saat sedang berpidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Hakim pun mengetuk palu menandai putusan penjara 2 tahun penjara Ahok pada Selasa, 9 Mei 2017.

Rupanya, meski dikenal galak dan tegas, sosok Ahok banyak dirindu. Tak lama lagi Ahok yang ingin dipanggil BTP itu akan segera menghirup udara bebas. Pada 24 Januari 2019 mendatang, Ahok akan keluar dari balik jeruji besi.

Untuk mengenak sosok kepemimpinan Ahok, berikut ini 7 kebijakannya yang sempat membuat geger masyarakat Ibu Kota:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Saat itu, banyak pihak tak menduga keberanian Ahok untuk memindahkan warga Kampung Pulo di bantaran sungai Ciliwung. Relokasi itu, sempat diwarnai bentrokan antara warga dengan aparat.

Meski demikian, relokasi pada September 2015 telah membuat sejumlah warga berhasil dipindahkan ke Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Meski mereka juga mengeluhkan kondisi di rusun, mulai tidak ada teralis pada jendela hingga masalah sarana lain.

Namun, tahap demi tahap perbaikan rusun dilakukan. Hingga kini, warga pun mulai menikmati hunian baru mereka.

Matahari baru saja memperlihatkan sinarnya pada Senin, 29 Februari 2016. Namun, kesibukan sudah terasa di salah satu sudut Ibu Kota.

Delapan eskavator mulai bergerak menghancurkan satu persatu bangunan di Kalijodo, kawasan yang dikenal sebagai lokasi prostitusi di perbatasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Alat berat itu menghancurkan bangunan mulai dari Jalan Kepanduan II. Di kiri dan kanan eskavator dijaga oleh polisi, TNI, dan Satpol PP.

Sebelum dibongkar, petugas mensterilkan kawasan tersebut dengan memberi garis polisi. Penyisiran dilakukan sekaligus untuk memastikan tidak ada lagi warga di dalam bangunan yang dihancurkan.

Dentuman dan gemuruh dinding-dinding bangunan yang menandakan runtuhnya Kalijodo juga menjadi tontonan warga.

Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jalan Bandengan Utara, dan jalan yang berada di seberang Kalijodo dipadati warga yang hendak menonton dan jadi saksi sejarah dari akhir riwayat Kalijodo.

Sejumlah truk pengangkut dari Dinas Tata Air dan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta bersiap di sisi utara Kalijodo untuk mengangkut puing reruntuhan bangunan. Setelah 30 menit dihancurkan, kafe-kafe yang berada di bagian depan atau di bagian Jalan Kepanduan II mulai rata dengan tanah.

Kalijodo yang kelam pun kini tinggal sejarah. Kini, Kalijodo sudah disulap menjadi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Ahok sendiri yang meresmikan RPTRA Kalijodo pada 22 Februari 2017.

Ahok pertama kali membuat Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pada Oktober 2015.

Menurutnya, tujuan utama pembangunan ruang publik ini merupakan langkah DKI Jakarta untuk mewujudkan provinsi yang ramah anak.

Ahok meminta anak-anak harus dididik dengan baik di RPTRA.

"Anak-anak ini mesti dididik dan BPMPKB (Badan Pemberdayaan Manusia Perempuan dan Keluarga Berencana) harus dibagi tugasnya nih. Enggak mungkin anak-anak main di jalan dan saya minta semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) konsentrasi pikirkan itu," kata Ahok.

Di RPTRA, keluarga bisa berwisata tanpa mengeluarkan uang. Oleh karena itu, pembangunannya sengaja dilakukan di dekat lokasi padat penduduk.

Beragam permainan anak sengaja disiapkan di RPTRA. Mulai dari lapangan futsal, badminton, voli, hingga arena skateboard dan sepeda BMX.

Jauh sebelum itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pembatasan kendaraan roda dua yang melintas di jalan-jalan protokol Ibu Kota. Aturan ini diberlakukan Desember 2014.

Dalam rapat dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Akbar dan Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah, Ahok mendapatkan data angka kematian pengendara motor per tahun mencapai 45 ribu orang. Paling tidak ada 2-3 orang meninggal setiap harinya. Dan, lebih banyak dialami anak di bawah umur.

"Kita berpikir motor boleh dipakai di daerah tertentu saja," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin, 10 November 2014.

Ahok mengatakan, jalan pertama yang akan diterapkan pembatasan sepeda motor yakni di sepanjang Harmoni sampai Bundaran HI.

Artinya, sepeda motor tidak boleh melewati Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan MH Thamrin. Sebagai gantinya, Ahok akan menambah jumlah bus tingkat untuk mengangkut para pengendara sepeda motor.

"Kita sudah bilang di jalur yang di ERP (electronic road price) kita batasi motor, tetapi kita harus sediakan bus tingkat gratis. Bus tingkat terbatas baru 5, baru mau datang lagi 10. Kita baru berani membatasi dari Harmoni sampai ke Bunderan HI, jadi motor bisa lewat belakang (Jalan Arteri)," jelas Ahok.

Untuk sementara, para pengendara sepeda motor dapat memarkir kendaraannya di gedung-gedung di sekitar Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Hal ini dinilai sebagai solusi lain mengurangi kemacetan dan mengurangi angka kecelakaan.

"Itu yang mau kita lakukan, jadi bus tingat datang kita mau perluas lagi perluas lagi, itu salah satu solusi agar tidak terjadi kecelakaan motor. Jadi mesti parkirkan saja dia naik bus aja dan bisa tidur. Setiap gedung bisa parkir seperti di luar, nah dia parkir terus naik bus, supaya mengurangi kemacetan, karena Jakarta terlalu macet. Ini akan kita coba Desember 2014 lah," tutup Ahok.

Melalui peraturan gubernur tentang perekrutan para pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), Ahok pun membuat sejumlah pasukan yang ditugaskan untuk menangani persoalan darurat dan kecil.

Misalnya, membersihkan sampah yang menyumbat saluran air, memunguti sampah yang dibuang sembarangan, menambal lubang kecil di trotoar dengan semen, dan masalah kerusakan pada sarana dan prasarana umum di Jakarta.

Dengan seragam oranye, PPSU itupun lalu ditempatkan berdasarkan zonasi tertentu di setiap kelurahan. Satu zona, misalnya, satu ruas jalan atau taman, bisa diisi 2-3 pekerja yang dibagi dalam 2 giliran kerja dari pagi hingga malam. Satu kelurahan akan mendapatkan 40-70 pekerja, tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk.

Dinilai berhasil, Ahok pun memindahkan Pekerja Harian Lepas (PHL) yang selama ini di bawah dinas menjadi PPSU. "PPSU sudah relatif baik kerjanya, justru kurang orang. Saya lagi berpikir pindahkan PHL Dinas Kebersihan atau (Dinas) Taman ke kelurahan," tegas Ahok.

Geramnya Ahok akan tindak tanduk pedagang kaki lima (PKL) di Taman Monumen Nasional, membuat pihaknya melakukan sterilisasi. Kebijakan itu tak mulus diterima pedagang. Mereka menentang dan melawan keputusan itu.

Namun begitu, Ahok jalan terus. Dia tak gentar menerima perlawanan dari PKL. Hasilnya, kini mereka yang berdagang di Monas telah dibina Ahok melalui Lenggang Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menutup semua akses pintu masuk Monas bagi pedagang kaki lima liar di areal pusat jajanan Lenggang Jakarta.

Ahok khawatir PKL akan kembali menjamur, jika kawasan Monas dipergunakan untuk pagelaran acara apapun.

"Kenapa harus Monas yang sudah kita sterilkan sekarang, yang enggak boleh ada PKL? Nanti kalau iri-irian gimana? Ya kan? Itu sudah jadi kebijakan kami, kami sepakat Monas ini kita kembalikan sesuai dengan Keppres 95 bahwa ini harus menjadi tempat yang agung yang tidak dirusak oleh penjual," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 16 September 2015 lalu.

Ahok-Djarot pun ingin kembali menghidupkan air mancur menari. Sehingga, hal itu bisa menarik wisata masyarakat datang ke Monas.

Menurut Djarot, anggaran perbaikan air mancur menari tidak menggunakan dana APBD DKI Jakarta. Dananya didapat melalui patungan antara Djarot, Ahok, Sabdo, dan musisi Addie MS.

"Kalau air mancur menari Monas, anggarannya dari patungan bersama Pak Ahok, Pak Sabdo, saya juga ikut dan Addie MS. Ya sekitar Rp 400 juta," ujar Djarot.

Nantinya, sambung dia, air mancur itu juga akan diiringi lagu-lagu daerah yang diaransemen Addie MS.

"Kita kerja sama dengan Addie MS untuk memasukkan lagu-lagu daerah. Temanya tentang ke-Indonesia-annya, tentang keindahan Indonesia dan Monas. Saya lagi cari lagu ya liriknya waktu kecil saya ingat untuk malam minggu pergi ke Monas," Djarot memungkas.

Yang terbaru adalah Simpang Susun Semanggi. Meski tidak langsung diresmikan oleh Ahok, namun dirinya merupakan penggagas utama berdirinya Simpang Susun Semanggi tersebut.

Jalan layang Simpang Susun Semanggi diresmikan Presiden Joko Widodo pada Kamis 17 Agustus 2017.

Simpang Susun Semanggi sendiri dibangun menggunakan dana dari kewajiban pengembangan atas Koefisien Lantai Bangunan(KLB). Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 579 miliar.

Simpang Susun Semanggi ini bisa dibilang merupakan karya monumental dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk warganya. Jalan Layang Non-Tol (JLNT) dengan panjang jalan 1.622 meter itu terbilang mempunyai desain yang unik dan megah.

Dikatakan unik karena proyek ini menjadi yang pertama di Indonesia yang memakai bentang terpanjang di atas jalan tol dalam kota Jakarta secara full precast melengkung (hiperbolik).