Bursa Ketua Umum Golkar, Airlangga Harap Dukungan SOKSI

Airlangga berharap Golkar lima tahun berikutnya berjalan normal dan bisa melakukan kaderisasi bertingkat.

oleh Liputan6.com diperbarui 01 Agu 2019, 05:36 WIB
Diterbitkan 01 Agu 2019, 05:36 WIB
Lewat Aplikasi SaksiKu, Ketum Golkar Pantau Perolehan Suara di TPS
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai melakukan pemantauan Aplikasi Android SaksiKu untuk Saksi Partai Golkar di TPS pada Pemilu 2019 di Jakarta, Selasa (16/4). Airlangga melakukan pengecekan video conference dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Se-Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendapat dukungan dari organisasi sayap Partai Golkar Kosgoro 1957 untuk maju sebagai calon ketua umum partai beringin periode berikutnya. 

Dia pun berharap mendapatkan dukungan dari Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKS). Organisasi sayap Golkar tersebut sebelumnya telah menyatakan dukungan kepada saingannya, Bambang Soesatyo.

"Insyaallah amanah yang ada sekarang, dengan bantuan seluruh jajaran Kosgoro ditambah MKGR dan juga SOKSI, insyaallah, ini dapat kita laksanakan bersama-sama," ujar Airlangga Hartarto dalam pidatonya saat menerima dukungan Kosgoro di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).

Secara terpisah, Airlangga menjelaskan maksud pernyataan harapan mendapatkan dukungan tiga organisasi pendiri Golkar. Dia berharap dukungan itu terus mengalir karena Musyawarah Nasional (Munas) masih jauh hari.

"Maksudnya ini kan Munas masih Desember jadi kita harapkan dukungan ini masih bisa terus mengalir sesuai proses demokrasi yang ada," ujar dia.

Airlangga mengatakan, masih ada waktu mengalihkan dukungan dari SOKSI kepadanya walaupun telah mendeklarasikan dukungan kepada Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo.

"Tentunya kita masih ada waktu," imbuh Airlangga.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Harapan 5 Tahun ke Depan

Lewat Aplikasi SaksiKu, Ketum Golkar Pantau Perolehan Suara di TPS
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Anggota DPR Aziz Zyamsudin, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus melakukan pemantauan Aplikasi Android SaksiKu untuk Saksi Partai Golkar di TPS pada Pemilu 2019, Jakarta, Selasa (16/4). (Liputan6.com/Johan Tallo)... Selengkapnya

Sementara itu, Airlangga mengakui masih ada kekurangan dalam Golkar periode saat ini. Hal itu disampaikan dalam deklarasi ormas pendiri Golkar, Kosgoro, yang dihadiri Wapres dan politikus senior Golkar, Jusuf Kalla.

Dalam pidatonya, Airlangga mengaku dibisiki JK bahwa Golkar selama satu periode memiliki lima ketua umum. Hal itu membuat kaderisasi partai tidak berjalan. Sedangkan, Airlangga yang menjadi ketua umum di tahun akhir hanya bisa menjalankan tugas untuk memenangkan Pemilu 2019.

"Pak Wapres (Jusuf Kalla) berbisik kita sudah 5 ketum dalam 1 periode. Sehingga kaderisasi belum bisa berjalan, sehingga satu tahun terakhir kita langsung pemenangan pemilu. Dan struktur organisasinya bukan dalam struktur normal," ujarnya di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).

Airlangga berharap Golkar lima tahun berikutnya berjalan normal dan bisa melakukan kaderisasi bertingkat. Dari tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai nasional.

Selain itu dia punya pandangan, Golkar perlu kelembagaan saksi Pemilu. Airlangga mengakui saksi selalu menjadi hambatan dan tantangan.

"Sehingga kita bisa manfaatkan untuk Pilkada 2020, kemudian kegiatan termasuk pileg ke depan," ucapnya.

Menteri Perindustrian inimemiliki agenda politik terkait undang-undang memisahkan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Golkar, kata Airlangga akan mendorong sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.

"Kita akan mengutamakan pengesahan pemilu presiden dan pemilu legislatif dalam UU pemilu, sistem pemilu yang sekarang terbuka, mungkin sebagian kita dorong untuk sistem proporsional tertutup," ucapnya.

Airlangga juga ingin melakukan evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2020-2022. Sebab, ada jangka waktu panjang antara masa jabatan habis dengan waktu pemilihan.

"Karena mungkin tidak pada tempatnya, waktu pemilu dan masa jabatan harus menunggu dua tahun. Jadi itu adalah beberapa pekerjaan rumah yang perlu kita laksanakan," ucap dia.

Golkar, menurut Airlangga akan membentuk tim melakukan evaluasi tersebut. Dia mengatakan bakal membahas bersama partai untuk melakukan revisi undang-undang tersebut.

"Nanti akan kita bahas dengan partai-partai lain termasuk partai koalisi, termasuk sistem proporsional yang terbuka mungkin kita harus ada kombinasi," Airlangga menandaskan.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

 

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya