Menko Airlangga Beberkan Perkembangan Terbaru Proses Negosiasi ke AS soal Tarif Trump

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan dalam menghadapi kondisi global yang tidak menentu, berbagai negara mulai mengambil kebijakan proteksionis.

Misalnya, China memberlakukan tarif impor hingga 34% atas barang-barang dari AS. Kemudian, Vietnam berupaya meminta penundaan tarif terutama untuk produk ekspor seperti Nike, tetapi belum mendapat respons.

Sementara itu, India tetap dikenai sanksi meskipun melakukan pendekatan diplomatik. Malaysia memilih mengikuti langkah kolektif ASEAN.

"Merespons kondisi global tersebut, sejumlah negara mengambil langkah-langkah kebijakan. China mengenakan tarif impor atas barang dari AS hingga 34%. Vietnam meminta penundaan tarif, terutama untuk produk seperti Nike, namun belum mendapat respons dari AS," kata Airlangga dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional, di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

Untuk Indonesia mengadopsi pendekatan diplomatik dan aktif membuka akses pasar serta memperkuat kerja sama intra-ASEAN. Hal ini penting mengingat ASEAN menjadi penyumbang defisit perdagangan terbesar kedua bagi AS setelah China.

Alasan Pemerintah RI Pilih Negosiasi dengan AS

Airlangga Hartarto mengungkapkan, alasan di balik keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengambil jalur negosiasi dalam merespons kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump.

Menurut Airlangga, keputusan ini didasari pertimbangan Amerika Serikat merupakan mitra strategis bagi Indonesia. Dalam berbagai pembicaraan dan rapat, Presiden Prabowo memberikan arahan agar Indonesia tidak mengambil langkah konfrontatif, melainkan menempuh strategi diplomasi ekonomi melalui negosiasi.

"Arahan Bapak Presiden untuk merespon ini, dalam beberapa kali pembicaraan bahkan dalam rapat, ini Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika merupakan mitra strategis," kata Airlangga.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah melakukan revitalisasi terhadap perjanjian perdagangan dan investasi, termasuk Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang terakhir diperbarui pada tahun 1996 dan kini dianggap sudah usang.

"Malaysia juga akan mendekati Indonesia melakukan perjanjian TIFA," ujarnya.

Adapun sebagai bagian dari strategi negosiasi, pemerintah Indonesia juga tengah mengupayakan sejumlah reformasi kebijakan, termasuk deregulasi terhadap berbagai non-tariff measures (NTM).

Salah satu permintaan utama dari pihak Amerika adalah terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT), khususnya bagi investasi perusahaan-perusahaan AS di kawasan seperti Batam, yang telah mendapat status sebagai zona perdagangan bebas (free trade zone).

"Jadi, ini juga menjadi bahan untuk kita bernegosiasi, karena mereka akan investasi data center, baik Oracle, Microsoft, maupun terkait dengan trade," katanya.

Lebih lanjut, pemerintah juga tengah melakukan evaluasi terhadap daftar larangan dan pembatasan (LARTAS), termasuk percepatan proses sertifikasi halal. Ini dinilai penting untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih seimbang.

"Kemudian evaluasi LARTAS termasuk percepatan halal sertifikasi, dan juga apa yang diingin Amerika adalah balancing neraca perdagangan, jadi Vietnam yang minta untuk menol-kan tidak direspons, karena mereka tidak melakukan komitmen untuk membalance neraca," ujarnya.

Menteri-menteri Ekonomi yang tergabung dalam ASEAN atau negara Asia Tenggara akan menggelar pertemuan pada pekan depan. Pertemuan ini akan membahas solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal atau timbal balik yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Hal ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim saat berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto, Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan PM Singapura Lawrance Wong melalui sambungan telepon.

"Saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS)," ujar Anwar Ibrahim dalam akun Instagram @anwaribrahim_my, dikutip Minggu (6/4/2025)

Dia mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang digelar pada pekan depan itu akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut.

"Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota," ujarnya.