Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Sekjen KIK Berkumpul Bahas Kabinet dan Wacana Bergabungnya Oposisi

Selain soal kabinet, Hasto mengatakan sekjen juga menuangkan pikiran soal komposisi pimpinan MPR.

oleh Liputan6.com diperbarui 17 Agu 2019, 16:04 WIB

Diterbitkan 17 Agu 2019, 16:04 WIB

Lapor Dana Kampanye, Sekjen Partai Koalisi Jokowi - Ma'ruf Sambangi KPU

Sekjen PDIP Hasto Kristianto (tengah) bersama para sekjen partai pendukung capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf tiba di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (22/9). Mereka melaporkan dana awal kampanye Pilpres 2019. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Sepuluh sekretaris jenderal partai politik pengusung Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkumpul di Resto Kahyangan Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat 16 Agustus malam. Selama 2,5 jam para sekjen berkumpul dan membahas berbagai hal terkait Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut agenda pertemuan membahas kabinet. Sebab, Presiden Jokowi telah merampungkan komposisi dan susunan kabinet. Hasto mengatakan momentum itu membuat para sekjen perlu berkoordinasi.

"Sehingga kami menyatukan diri karena agenda Pak Jokowi melalui susunan kabinet harus didukung dengan penataan sistem politik ke depan," ujar Hasto di lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).

Sekjen KIK hadir lengkap malam itu, yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Nasdem Johnny G Plate, Sekjen PKB Hanif Dhakiri, Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan dan Sekjen PBB Fery Alfiansyah Noor.

Kata Hasto, para sekjen bersepakat tidak akan mendikotomikan menteri partai politik dan profesional. Soal bagaimana pembicaraan kabinet itu akan disampaikan secara resmi pada Minggu, 18 Agustus 2019.

"Besok kami akan jalankan konferensi pers," ucap Hasto.

Selain soal kabinet, Hasto mengatakan sekjen juga menuangkan pikiran soal komposisi pimpinan MPR.

"Menuturkan pikiran terhadap agenda strategis bagaimana komposisi di MPR, misalnya. Karena tugas para sekjen adalah menjabarkan kebijakan Presiden Jokowi bersama para ketua umum parpol," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Parpol Non-Koalisi

Para sekjen pun menyamakan pemahaman terkait kans partai non koalisi bergabung bersama. Keputusan apakah menerima atau tidak diputuskan Jokowi dan ketua umum koalisi.

"Bagaimana pun modal dasar kita 60,7 persen. Keputusan kepada koalisi pemilu diputuskan Bapak Jokowi bersama dengan ketum partai. Kami berbicara perlu koordinasi mekanisme dan pemahaman perancangan sistem politik ke depan," jelas Hasto.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓