Jokowi Diminta Kirim Utusan Khusus untuk Bangun Komunikasi di Papua

Liputan6.com, Jakarta - SETARA Institute menilai pemerintah harus membangun komunikasi dengan warga Papua guna meredam konflik di Bumi Cenderawasih itu. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga diminta untuk membentuk dan mengirim utusan khusus untuk Papua.

"Untuk membangun komunikasi konstruktif membangun sikap saling percaya dan memahami (mutual understanding) sebagai basis dialog Jakarta-Papua," ujar Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani dikutip dari keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Rabu (21/8/2019).

Menurut dia, untuk meredam konflik di Papua tak bisa dengan hanya menambahkan jumlah pasukan TNI-Polri di wilayah tersebut. Justru, kata Ismail, cara itu akan membuat situasi semakin tak kondusif.

"Jalan dialog akan mengurangi konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM), sekaligus meletakkan warga Papua sebagai subyek utama pengutamaan keadilan pembangunan berkelanjutan," jelasnya.

Ismail mengatakan sikap pemerintah menanggapi konflik saat ini belum menyentuh pada persoalan mendasar. Yakni seperti ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, dan kejelasan sejarah integrasi Papua.

Apabila persoalan tersebut belum terselesaikan oleh pemerintah, dia khawatir potensi kekerasan akan kembali terjadi di Papua.

"Dalam human security, subjek atas keamanan bukan semata-mata negara (state oriented), melainkan manusia (human oriented), yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan HAM, rasa aman dan keamanan warga Papua," tutur Ismail.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, kerusuhan pecah di Manokwari, Papua Senin, 19 Agustus 2019. Massa membakar Gedung DPRD Manokwari dan beberapa fasilitas umum. Tak hanya di Manokwari, unjuk rasa juga terjadi di Jayapura.

Kedua aksi ini ditengarai akibat kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Semarang Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut pihaknya akan melakukan penambahan pasukan untuk mengamankan objek vital. Khususnya, di Papua dan Papua Barat.

"Hanya memang perlu penambahan pasukan untuk lebih meyakinkan pengamanan objek-objek vital yang ada di Papua dan Papua Barat," ungkap Wiranto di kantornya, Senin 20 Agustus 2019.

Wiranto mengatakan, penambahan pasukan itu akan didatangkan dari daerah lain di luar Papua dan Papua Barat.