Jokowi Minta Impor Sampah dan Limbah Lebih Diperketat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi meminta jajaran menterinya untuk memperketat impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar pihak yang melanggar aturan terkait impor sampah limbah ditindak tegas.

Hal tersebut dikatakan Jokowi saat mempin rapat terbatas mengenai impor sampah dan plastik. Tampak hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Penegakan aturan dan pengawasan yang ketat, seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia. Lakukan langkah-langkah tegas yang harus dilakukan ketika menemukan pelanggaran di lapangan," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa (27/8/2019).

Jokowi menerima laporan bahwa tren impor sampah dan limbah mengalami peningkatan. Dia mengingatkan banyaknya sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia dapat merusak lingkungan. Terlebih, apabila sampah atau limbah tidak dapat didaur ulang.

"Lebih bahayanya lagi terkontaminasi oleh bahan berbahaya, beracun atau B3 yang berbahaya bagi masyarakat," ucapnya.

Untuk itu, Jokowi menyebut perlu adanya langkah pengendalian yang harus dilakukan pemerintah. Contohnya, kata dia, dengan memaksimalkan potensi sampah yang ada di Indonesia.

"Kedua, regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah agar betul-betul segera dipercepat penyelesaiannya," jelas Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu juga meminta agar para menteri terkait untuk saling berkoordinasi dalam menangani sampah B3. Jokowi tak ingin nantinya terjadi perbedaan pandangan antar kementerian.

"Jangan sampai terjadi perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah," pungkas dia.

Turut hadir antara lain,Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BKPM Thomas Lembong, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.