LSI Sebut Jokowi Terpilih Karena Publik Puas Kinerja KPK

Burhanudin menyatakan, temuan survei korelasi signifikan antara kepercayaan publik terhadap presiden dengan kepercayaan publik terhadap KPK.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 29 Agu 2019, 17:58 WIB
Diterbitkan 29 Agu 2019, 17:58 WIB
LSI
LSI merilis temuan survei masional tentang efek kinerja pemberantasan korupsi terhadap dukungan untuk Jokowi. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis temuan survei masional tentang efek kinerja pemberantasan korupsi terhadap dukungan untuk Jokowi.

Hasilnya, LSI menyebut kemenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 tak terlepas dari upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalakan tugasnya.

"Mereka yang puas dengan Pak Jokowi, umumnya puas terhadap kinerja lembaga antikorupsi tersebut," kata peneliti senior LSI Burhanudin Muhtadi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019). 

Burhanudin menyatakan, temuan survei korelasi signifikan antara kepercayaan publik terhadap presiden dengan kepercayaan publik terhadap KPK.

"Sebanyak 61,1 persen responden merasa puas dengan kinerja KPK pada era pertama pemerintahan Jokowi," kata dia.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pengaruhi Hasil Capim KPK

Uji Publik Capim KPK
Suasana tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sebanyak tujuh capim KPK yang menjalani uji publik hari ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Burhanudin menyebut responden yang menyatakan puas dengan kinerja KPK, sebagian besar adalah pemilih Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Jumlahnya mencapai 63,4 persen.

"Sedangkan mereka yang tidak puas dengan kinerja KPK itu lebih banyak memilih Prabowo Subianto - Sandiaga,” ungkap Burhanudin.

Dengan adanya tingkat kepuasan yang tinggi publik kepada KPK, lanjut Burhan, maka tenun itu dapat rujukan bagi pemerintah untuk mengambil sikap dalam seleksi capim KPK 2019-2023 yang kini tengah menjadi prokontra.

"Kalau presiden salah langkah dalam memilih capim KPK, bukan tidak mungkin menggerogoti kredibilitas presiden," ia menandaskan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya