Anita Wahid: Pimpinan KPK Terpilih Harus Bisa Kerja Sama dengan Pegawai

Anita Hayatunnufus Wahid mengaku ragu Ketua KPK terpilih Filri Bahuri bisa bekerja sama dengan para pegawai KPK untuk memberantas korupsi.

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Sep 2019, 08:30 WIB
Diterbitkan 16 Sep 2019, 08:30 WIB
Irjen Pol Firli Bahuri
Irjen Pol Firli Bahuri (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Anita Hayatunnufus Wahid mengaku ragu Ketua KPK terpilih Filri Bahuri bisa bekerja sama dengan para pegawai KPK untuk memberantas korupsi.

"Ketua KPK harus seseorang yang sangat didukung semua pegawainya. Kenapa? Dia enggak bisa kerja sendirian. Yang jadi matanya dia adalah pegawai-pegawainya," kata Anita di kawasan Menteng, Minggu (15/9/2019).

Dengan banyaknya catatan untuk Firli semasa bertugas di antirasuah, Anita meragukan kinerja pimpinan KPK terpilih. Dan lembaga pemberantas korupsi tersebut, dia menilai tidak akan bisa bekerja dengan maksimal.

"Tapi kalau kemudian yang terpilih adalah ketua yang selama dia bekerja di KPK, ditugaskan di KPK. Pegawai-pegawainya melihat bagaimana beliau melalukan pelanggaran etik, bagaimana bisa berharap bahwa para pegawai itu mau mensupport beliau? Apa dia mau perang sendirian?" ungkap Anita.

Sebab itu, dia berharap pimpinan KPK terpilih harus bisa bekerja sama dengan pegawai. Dan menjauhi isu-isu seperti radikalisme. Tugas KPK saat ini kata dia, melawan pelemahan gerakan korupsi di pemerintah.

"Jadi kalau buat saya, ya itu yang harus ditegaskan, bahwa yang kita lawan sekarang adalah mengenai pelemahan gerakan korupsinya, mengenai pelemahan pemberantasan korupsinya," ungkap Anita.

Terpilih 5 Nama

Sebelumnya, lima orang sudah ditetapkan sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( Capim KPK) terpilih oleh Komisi III DPR. Lima nama itu hasil voting usai proses fit and proper test dilakukan.

Kelima capim KPK terpilih adalah Firli Bahuri (anggota polri), Alexander Marwata (komisioner KPK), Nurul Ghufron (dosen), Nawawi Pomolango (hakim), dan Lili Pintauli Siregar (advokat). Sebagai ketua, Komisi III DPR memilih Firli Bahuri.

Firli sebelumnya diduga telah melanggar kode etik dengan bertemu Tuan Guru Bajang (TGB) yang saat ini berkapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan suap PT Newmont. Namun dia telah mengeluarkan bantahan atas tudingan tersebut.

"Saya tidak melakukan itu tapi kalau bertemu, iya. Saya bertemu pada 13 Mei 2018," jelas Firli saat menjawab pertanyaan Tim Pansel Capim KPK, di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Usai melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi III DPR langsung menggelar voting. Mereka memilih 5 pimpinan KPK periode 2019-2025 dengan suara terbanyak. Ada 56 anggota Komisi III yang ikut voting.

Tak hanya mendapat perolehan suara terbanyak dalam pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri juga terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023.

Anggota Polri itu mendapat suara bulat dari 56 anggota Komisi Hukum DPR yang ikut voting. Pimpinan Komisi III DPR, Aziz Syamsudin menyatakan seluruh anggota Komisi III sepakat memilih Firli Bahuri sebagai ketua baru KPK.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Uji Kelayakan dan Kepatutan Capim KPK
Calon Pimpinan KPK Irjen Firli Bahuri (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) usai menerima amplop berisi tema makalah yang harus dibuat, saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya