Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Wamenag Minta Semua Masyarakat Tolak Radikalisme

Zainut mengatakan, radikalisme sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama apapun.

oleh Liputan6.com diperbarui 03 Nov 2019, 11:43 WIB

Diterbitkan 03 Nov 2019, 11:43 WIB

‘Bawor Dadi Ratu’ lakon wayang kulit yang digelar di Lapangan Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, (7/10/2018).

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid mendukung, upaya pemerintah dalam memberantas radikalisme di Indonesia, kendati ada beberapa kebijakan yang dikritik. Misalnya kebijakan internal Kementerian Agama yang melarang pegawainya menggunakan niqab.

Menurut Zainut, hakikatnya seluruh masyarakat sepakat menolak radikalisme. Mengenai adanya kritik dan argumen, hal itu adalah lumrah di negara demokrasi.

"Radikalisme ini bisa hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan apapun. Apakah dia berselimut agama, apakah dalam bentuk-bentuk yang lain, kita semua harus bersama-sama untuk menolak paham radikal," kata Zainut di Jakarta, Minggu (3/11/2019).

Zainut mengatakan, radikalisme sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama apapun. Justru, kata Zainut, agama memandu hidup manusia menjadi lebih tenteram dan damai.

"Agama hadir untuk memberikan kasih sayang, agama hadir untuk mempersatukan kita, bukan memecah belah kita," ujarnya.

Di sisi lain, Zainut tak mempermasalahkan diksi manipulator agama yang disebut Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi punya semangat menghilangkan radikalisme yang berpotensi memicu memecah belah bangsa.

"Semangat bapak presiden memahami agama itu dalam konteks yang benar, karena benar agama itu hadir untuk memberikan kedamaian," tutupnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Ganti Istilah Radikalisme

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Topik Sidang Kabinet Paripurna tersebut yakni Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk serius untuk mencegah meluasnya gerakan radikalisme di Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait penyampaian program dan kegiatan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis 31 Oktober 2019.

"Terakhir saya lupa tadi harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu melempar wacana mengubah istilah "radikalisme" dengan "manipulator agama". Jokowi menyerahkan kepada Menko Polhukam Mahfud Md untuk mengoordinasikan hal ini.

"Atau mungkin enggak tahu, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini," jelas Jokowi.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓