Gerindra: BPK Perlu Masukkan Pencegahan Korupsi dalam Memberikan Penilaian

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu mengubah orientasi dalam penilaian kinerja kepala daerah. Hal tersebut sebagai upaya BPK terlibat dalam pencegahan korupsi.

"Kepala daerah itu kan di dalam penilaian BPK mengejar selalu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), WTP itu dalam prakteknya ternyata tidak ada hubungannya dengan korupsi, karena WTP itu adalah penyesuaian jabatan antara aset dengan administrasi yang dimiliki," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Dalam proses penilaian kinerja kepala daerah, BPK perlu juga memasukkan pola-pola penilaian yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Meskipun demikian, dia tidak menjelaskan secara rinci upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan BPK.

"Itu menurut saya orientasi pemeriksaan BPK harus diubah, bukan sekadar pencatatan yang bersifat administrasi tetapi catatan juga bersifat pencegahan korupsi," ujar Muzani.

Partai politik, lanjut dia, punya peran penting dalam mencetak kepala daerah yang bebas korupsi. Hal tersebut dapat dimulai dari proses perekrutan calon kepala daerah yang akan diusung partai

"Parpol juga harus mencegah agar mereka yang pernah terlibat sudahlah beri kesempatan yang lain mengambil peran dalam proses kenegaraan kemasyarakatan dan seterusnya. Sehingga jangan kamu lagi kamu lagi. Seperti itu," ungkap Muzani.

"Terus kemudian DPR juga mengambil peran dengan undang-undang yang proporsional dan seterusnya. Semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Kira-kira ini harus menjadi semangat dan tujuan yang sama untuk melakukan hal itu," tegas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Karena itu, Partai Gerindra meminta pimpinan partai daerah tidak mencalonkan mantan koruptor dalam Pilkada 2020. Ahmad Muzani menyebut partainya memiliki banyak kader yang bersih dan berintegritas yang bisa dicalonkan.

"Sebaiknya kita minta kepada teman-teman di DPC dan DPD Partai Gerindra untuk tidak mengajukan nama-nama (mantan koruptor). Mereka toh, nama-nama lain masih ada, masih banyak," kata Muzani.

Saat ini, dia mengatakan DPP Gerindra baru akan menyeleksi para bakal calon kepala daerah di Pilkada 2020 pada Januari mendatang. Ia menyebut pihaknya akan melakukan seleksi ketat, termasuk melihat rekam jejak calon.

"Di DPP, kami baru akan melakukan assesment nanti di bulan Januari. Tentu saja, meskipun tidak ada larangan (eks koruptor Pilkada) kami akan lakukan (pemeriksaan) jejak para calon," ujarnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu/Merdeka.com