Susi Pudjiastuti Kritik Rencana Pemerintah Kirim Rombongan Nelayan ke Natuna

Susi menolak anggapan bahwa wilayah Natuna sepi aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan.

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Jan 2020, 20:47 WIB
Diterbitkan 20 Jan 2020, 20:47 WIB
Susi Pudjiastuti Bahas Masalah Natuna di DPP PKS
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat acara diskusi "Ngopi Bareng Presiden PKS" di DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020). Diskusi ini mengangkat tema "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan". (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti mengaku tak setuju terkait rencana pemerintah untuk mengirim nelayan dari Jawa ke laut Natuna Utara.

Menurutnya, pengirimin nelayan itu bukan merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang kini terjadi di Natuna.

"Saya tidak setuju ada yang bilang. Kalau mau aman, ya diisi nelayan banyak-banyak. Bukan itu, kalau mereka mau ambil, ya ambil," kata Susi dalam diskusi 'Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan' di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2019).

Dia juga tak ingin jika wilayah Natuna sepi nelayan lokal. Menurut dia, selama ini nelayan lokal di Natuna yang menyebar informasi bahwa kawasan tersebut kaya dengan ikan. 

"Jadi, saya tidak setuju kalau dibilang tidak ada nelayan. Lah wong nelayan Natuna yang teriak kalau ada ikan di sana, kalau tidak ada video dari nelayan," ujarnya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Butuh Konsistensi

Kapal Nelayan Natuna
Kapal nelayan Natuna. (Dok. Ajang Nurdin)

Menurutnya, yang terpenting dalam masalah pencurian ikan kapal China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara adalah kebijakan dan konsistensi.

"Kewibawaan kita yang bisa kita tunjukkan adalah konsistensi, investasi itu berbeda. Jadi, itu yang sebetulnya mesti kita lakukan secara berkelanjutan (continue)," ucapnya.

Tak hanya itu, dia ingin patroli di perairan Natuna Utara harus tetap diadakan. Karena, Kapal China akan kembali lagi ke ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara, jika hanya diusir saja.

"Patroli harus menegakkan hukum, kalau diusir menurut saya ya sia-sia dan wasting money. Kalau ada deterrent effect mungkin intensitasnya berkurang," pungkasnya.

 

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya