Liputan6.com, Jakarta Perubahan iklim menjadi topik hangat atau isu yang relevan dibahas dalam perubahan wajah transportasi, bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di dunia. Itu karena perubahan wajah transportasi nantinya mengarah kepada perbaikan kondisi lingkungan.Â
Mengenai topik tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menghadiri Pertemuan 82th Session of The United Nations Economic Commissionfor Europe Inland Transport Committee ((UNECE) ITC)-High Level Segment on Enviromnental Challanges to sustainable Inland Transport, pada 25-26 Februari 2020 di Jenewa, Swiss.
Budi menjelaskan, kehadiran Kementerian Perhubungan dalam pertemuan tersebut karena Pemerintah Indonesia merupakan Contracting Party, dari 2 (dua) instrumen internasional yang berada di bawah cakupan wewenang ITC, yakni TIR Convention 1975 dan Custom Container Convention 1972, serta telah menandatangani Road Traffic Convention 1968 dan Road Sign and Signals 1968.
Advertisement
"Pertemuan ini bertujuan untuk mengembangkan kebijakan transportasi masing-masing negara berdasarkan pengalaman dari negara lain, terutama dalam hal menciptakan transportasi berkelanjutan dan membuka peluang kerja sama di bidang transportasi antar negara sehingga diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan hasil dari pertemuan ini pada masa yang akan datang," jelas Budi.
Pertemuan ini merupakan pertemuan tingkat menteri/Pejabat setingkat Menteri di bidang transportasi. Pada pertemuan tersebut Kementerian Perhubungan diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi sebagai Ketua Delegasi dan didampingi oleh Direktur Sarana Ditjen Hubdat Pandu Yunianto, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Cucu Mulyana, serta wakil dari Direktorat Prasarana dan Direktorat Angkutan Ditjen Hubdat.
"Pada pertemuan high level policy segment bertema Environmental Challenges To Sustainable Inland Transport (Tantangan Lingkungan Untuk Transportasi Darat Berkelanjutan), dibahas Deklarasi ITC yang bertajuk: Enhancing Sustainable Inland Transport Solution To Global Climate And Environmental Challenges-A United Call To Action.
Deklarasi itu merupakan deklarasi komitmen yang dibuat oleh para Menteri dan Para Ketua Delegasi yang bertanggung jawab di bidang transportasi pada negara-negara yang hadir tentang pentingnya bersama-sama bertindak terhadap permasalahan perubahan iklim global dan lingkungan," tambah Budi.
Deklarasi tersebut berisi komitmen untuk menghadapi hambatan dan dampak perubahan iklim serta lingkungan di bidang transportasi seperti pemanasan global, gas emisi, juga dukungan untuk menggunakan transportasi umum, menggalakkan teknologi transportasi ramah lingkungan, serta komitmen dalam mewujudkan lingkungan masa depan dengan menggunakan transportasi secara bijak.
"Melalui deklarasi ini, negara-negara yang hadir menegaskan kembali komitmennya dalam mewujudkan orientasi strategis yang telah ditetapkan pada United Nations Framework Convention on Climate Change and Its Paris Agreement, yakni melaksanakan pembangunan berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, degradasi lingkungan. Pada pertemuan ini diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan khususnya terhadap pengembangan kebijakan transportasi di Indonesia serta dengan adanya kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangan kerjasama transportasi dengan negara lain," ujar Budi.
Budi juga menyatakan bahwa secara umum Indonesia mencermati dan mengikuti pembahasan Deklarasi tersebut, terlebih kebijakan transportasi di Indonesia secara umum sudah selaras dengan Deklarasi terutama terkait kebijakan, teknologi, dan infrastruktur transportasi Indonesia dalam menghadapi tantangan iklim dan lingkungan.
Penting untuk mengingat kembali komitmen dunia untuk mengimplementasikan climate action dengan cara mengurangi gas buang dan menciptakan inovasi-inovasi di sektor transportasi untuk mengurangi dampak gas buang tersebut terhadap iklim. Untuk itu, transportasi hijau perlu dipromosikan untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan teknologi inovatif seperti kendaraan listrik dan lainnya.
Sebelumnya rombongan Kemenhub juga mengadakan kunjungan dan menjajaki kerjasama dengan Hess Bus yang merupakan produsen bus, bus listrik/trolly bus, dan kendaraan komersial yang berbasis di Bellach, Swiss.
Perusahaan Hess Bus yang didirikan pada tahun 1882 di Solothurn mengedepankan pembuatan articulated bus (bus gandeng/tunggal/ganda) untuk memaksimalkan kapasitas angkut bagi angkutan massal berbasis jalan.
Â
(*)