Tagar Indonesia Gelap Bergema di Medsos, Warganet: Panjang Umur Perjuangan

Liputan6.com, Jakarta - Tagar Indonesia Gelap mendadak trending di media sosial, terutama di X alias Twitter, sejak Senin malam (17/2/2025). Tagar ini bergema sebagai cerminan kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan berbagai elemen masyarakat sipil menjadi pemicunya.

Mahasiswa dari sejumlah penjuru Indonesia turun ke jalan, menyuarakan keprihatinan atas kebijakan yang dianggap merugikan rakyat dan membuat masa depan Indonesia tampak suram.

Aksi ini ditandai dengan penggunaan lambang Garuda dengan warna hitam sebagai latar belakang, berbeda dengan protes serupa sebelumnya yang menggunakan warna biru, menunjukkan eskalasi yang lebih serius.

Aksi demonstrasi mahasiswa ini dipicu oleh berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, terutama dalam hal pendidikan, agraria, dan keadilan sosial.

Mahasiswa dan aktivis sosial menggunakan tagar "Indonesia Gelap" sebagai simbol perlawanan terhadap kondisi yang mereka anggap semakin memburuk.

Protes ini meluas dan mendapat perhatian luas di berbagai platform medsos, termasuk komentar dari akun-akun terverifikasi di X .

"Tiap hari makin nambah aja masalah di indo," tulis akun centang biru @virg***.

"Nih negara udah gawat bgt gua liat," tulis akun centang biru @arif***

Warganet lainnya dengan akun @jack*** menyuarakan, "Panjang umur perjuangan."

"#IndonesiaGelap yuks kita sama² doakan semoga Indonesia kembali cerah," timbal @thre***

Tagar Indonesia Gelap bukan hanya sekadar ungkapan kegelapan secara harfiah, melainkan juga menggambarkan ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah dan kurangnya transparansi.

Banyak masyarakat merasa masa depan Indonesia tampak suram. Munculnya tagar ini menunjukkan pentingnya media sosial sebagai alat kontrol sosial, memberikan suara bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Pemerintah perlu merespons aspirasi masyarakat ini dengan serius.

Demonstrasi yang dilakukan di berbagai daerah menuntut beberapa hal spesifik. Dalam isu pendidikan, tuntutan meliputi pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis; pembatalan penangkapan anggaran pendidikan yang merugikan; dan realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen.

Terkait agraria, tuntutan meliputi pencabutan proyek strategis nasional (PSN) yang bermasalah dan reforma agraria sejati untuk mencegah perampasan tanah rakyat.

Sedangkan dalam keadilan sosial, tuntutan mencakup penolakan revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik; penghapusan multifungsi TNI untuk mencegah represi dan mendukung kehidupan demokratis; dan pencabutan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang dianggap mengancam isu-isu penting bagi rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik juga menjadi tuntutan.

Aksi ini juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dan menyebabkan penurunan kesejahteraan.

Meskipun informasi yang tersedia tidak memberikan gambaran lengkap kondisi negara secara keseluruhan, tagar "Indonesia Gelap" menunjukkan adanya ketegangan sosial dan politik yang signifikan.

Gelombang protes ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, tagar #PeringatanDarurat juga pernah viral dengan latar biru, pada 21 Agustus 2024, sebagai protes terhadap DPR terkait RUU Pilkada. Perbedaan warna latar menunjukkan perbedaan masalah dan tingkat keparahan yang dirasakan masyarakat.

Berikut adalah 13 tuntutan utama yang disuarakan oleh massa aksi Indonesia Gelap:

1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah dan wujudkan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kebebasan akademik.
4. Hapuskan multi fungsi ABRI yang dinilai mengancam demokrasi.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap merugikan rakyat.
7. Evaluasi total program makan siang gratis agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.
8. Cairkan tunjangan kinerja dosen tanpa hambatan birokrasi.
9. Mendesak Presiden Prabowo untuk menerbitkan Perppu tentang perampasan aset.
10. Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang memperkuat impunitas aparat.
11. Efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih yang dinilai tidak efektif.
12. Tolak revisi Tata Tertib DPR yang dapat memperburuk kinerja legislatif.
13. Lakukan reformasi total terhadap Kepolisian Republik Indonesia.

Aksi demonstrasi Indonesia Gelap dimulai dengan long march dari Taman Ismail Marzuki (TIM) menuju Istana Merdeka. Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam aksi ini membawa berbagai spanduk dan poster yang menuntut transparansi serta keadilan dalam kebijakan pemerintah.

Demonstrasi ini dipicu oleh berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap semakin tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah pemotongan anggaran pendidikan, yang dinilai dapat memperburuk akses pendidikan bagi rakyat kecil. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran dalam APBN 2025 juga menjadi perhatian utama para demonstran.

Selain di Jakarta, aksi serupa juga berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Di Wamena, Papua, aksi ini sempat berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar yang menolak program makan siang gratis.

Mahasiswa juga menuntut penarikan militer dari Papua, yang dianggap tidak mencerminkan pendekatan damai dalam penyelesaian konflik.

Aksi demonstrasi Indonesia Gelap tidak hanya berlangsung sehari, melainkan berlanjut hingga Selasa, 18 Februari 2025. Di Jakarta, massa aksi mulai berkumpul sejak pukul 12.30 WIB dan mendapatkan pengamanan ketat dari sekitar 1.600 personel kepolisian yang disebar di sekitar Istana Negara.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional, misalnya jika massa meningkat dan eskalasi semakin tinggi.

Di tengah aksi, muncul berbagai orasi dari perwakilan mahasiswa yang menyoroti ketimpangan sosial dan ekonomi. Seorang orator dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa banyak kebijakan pemerintah saat ini dibuat tanpa kajian ilmiah yang matang.