Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Hari Ini DPRD Pilih Wagub DKI, PKS: Jelas Ada Unsur Pemaksaan

PKS menilai kalau memang menghindari supaya tidak ada pengumpulan banyak orang, rapat paripurna bisa diundur.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Apr 2020, 05:25 WIB

Diterbitkan 06 Apr 2020, 05:25 WIB

DPRD Sahkan Tatib Pemilihan Wagub DKI Jakarta

Suasana Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2/2020). DPRD DKI Jakarta mengesahkan Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menilai sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno yang rencananya digelar Senin (6/4/2020) terlalu dipaksakan walau tidak sesuai tata tertib paripurna.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Mohammad Arifin, menyontohkan adanya ketidaksesuaian dengan tata tertib adalah mengenai pemilihan Wagub DKI yang akan dilakukan dalam beberapa tahap, yakni pertama ruang hanya diisi oleh 54 anggota DPRD DKI kemudian diikuti gelombang berikutnya untuk memberikan suara.

"Iya jelas ada unsur pemaksaan. Jadi kalau memang menghindari supaya tidak ada pengumpulan banyak orang, ya diundur paripurnanya sesuai dengan masa tanggap darurat corona itu yang sampai tanggal 19 April. Jadi bukan disetting segala macam paripurnanya sampai kemudian berjalan tidak sesuai dengan Tatib. Ini cenderung mengada-ada," kata Arifin saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Arifin mengaku sudah menjalin komunikasi dengan anggota panitia pemilihan (Panlih) Wagub DKI, Achmad Yani, terkait protes Fraksi PKS DPRD DKI atas mekanisme pemilihan Wagub DKI tersebut.

"Kami sudah koordinasi dengan Panlih, Pak Achmad Yani, jadi kita harusnya protes karena itu tidak sesuai dengan Tatib. Jadi paripurna itu harus menggunakan mekanismenya sesuai dengan Tatib," katanya seperti dikutip dari Antara.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pengumpulan Orang

Jikapun alasannya untuk menghindari agar tidak banyak pengumpulan orang di paripurna, menurut Arifin agak rancu, pasalnya paripurna itu sendiri berpotensi terjadinya pengumpulan orang, karena seharusnya dihadiri secara fisik.

"Yang namanya paripurna itu kan harus dihadiri secara fisik, di samping juga ada absen. Itu aja udah banyak pengumpulan orang," ucap Arifin.

Menurutnya, saat ini yang lebih penting adalah bagaimana semua pihak bekerjasama dalam mencegah penyebaran Virus Corona COVID-19 tidak semakin meluas jauh, mengingat Jakarta saat ini sudah menjadi Epicentrum Corona.

"Karena pemilihan Wagub DKI sekarang ini bukan sesuatu yang emergency. Yang emergency itu kita berkolaborasi, semua elemen masyarakat bersama dengan Pemprov DKI bagaimana memutus mata rantai penularan COVID-19 ini," ucapnya.

Lanjutkan Membaca ↓